Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi alternatif untuk mendanai program transisi energi yang belakangan masih terkendala pada sisi pendanaan.
"Oleh karena itu transisi energi berkelanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga pembiayaan dengan skema syariah dapat dimanfaatkan dengan tujuan tersebut," ujar Ma'ruf saat membuka Webinar G20 “Unlocking Innovative Financing Schemes & Islamic Finance to Accelerate a Just Energy Transition in Emerging Economies", di Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Ma’ruf melihat adanya potensi besar untuk pengembangan sukuk atau islamic bond sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat.
"Untuk itu saya minta agar inovasi produk sukuk serta promosinya ditingkatkan sehingga masyarakat semakin berminat akan produk ini,” tuturnya.
Dia membeberkan Indonesia membutuhkan setidaknya US$30 miliar untuk membiayai transisi energi dalam delapan tahun ke depan. Transisi energi secara alami akan terjadi jika harga komoditas-komoditas energi yang bersumber dari EBT lebih kompetitif.
"Persoalannya, alokasi anggaran pemerintah untuk subsidi energi masih sangat besar demi menjaga daya beli masyarakat, terlebih ketika harga komoditas energi dunia meningkat," kata dia.
Baca Juga
Salah satu sumber pembiayaan syariah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya adalah wakaf uang. Pada 2018, Badan Wakaf Indonesia menyebutkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.
"Dalam Roadmap ini, kami bertujuan untuk mengembangkan hampir 600 GW energi terbarukan dalam bauran energi, yang berasal dari solar, hidro, laut, panas bumi, serta hydrogen," kata Arifin.
