Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mewajibkan seluruh gedung komersial, publik hingga layanan transportasi dengan konsumsi energi sebesar 500 ton setara minyak atau ton oil equivalent (TOE) untuk melakukan pelaporan penggunaan energi sekaligus menerapkan manajemen energi yang terukur.
Direktur Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM Luh Nyoman Puspa Dewi mengatakan kementeriannya tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di tengah upaya pemerintah beralih pada energi baru dan terbarukan (EBT).
“Di dalamnya untuk peraturan yang baru kami cantumkan adanya kewajiban untuk sektor komersial untuk di tingkat konsumsi energi yang 500 ton oil per equivalent nanti melaporkan penggunaan energinya,” kata Nyoman Puspa dalam Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022, Selasa (2/8/2022).
Selain pelaporan energi, Nyoman Puspa mengatakan, pelanggan listrik juga wajib untuk melakukan manajemen konsumsi energi mereka. Dia mencontohkan, mal atau layanan kesehatan seperti rumah sakit dapat menerapkan desain bangunan yang lebih efisien untuk menyerap energi dari alam.
Malahan, dia menambahkan, kewajiban itu juga belakangan ikut menyasar pada layanan transportasi umum untuk melakukan penghematan energi di tengah masyarakat.
“Sebelumnya kita tidak mencantumkan kewajiban itu. Di dalam revisi PP yang baru, kita akan mencantumkan kewajiban tersebut untuk manajemen energi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE baru mencapai US$0,58 miliar atau 14 persen dari target 2022 yang dipatok sebesar US$3,98 miliar.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan rendahnya realisasi investasi itu disebabkan karena molornya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tarif pembelian tenaga listrik energi baru dan terbarukan (EBT) yang direncanakan rampung pada awal tahun ini.
Selain itu, Dadan menggarisbawahi, kebijakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap yang sempat terkendala turut memengaruhi capaian investasi yang relatif minim hingga pertengahan tahun ini.
“Dari target hampir US$4 miliar basisnya Perpres tentang tarif EBT bisa keluar di awal tahun juga kebijakan PLTS Atap bisa smooth berjalan,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (6/6/2022).
