Bisnis.com, JAKARTA – Kekhawatiran terhadap China Evergrande Group meningkat menjelang penyampaian rencana restrukturisasi utang senilai US$300 miliar pada akhir Juli 2022.
Hal ini lantaran krisis likuiditas Evergrande memicu krisis utang yang lebih luas di industri properti China. Krisis ini juga berdampak terhadap pengembang properti lain, mengancam sektor perbankan, dan menimbulkan tantangan yang semakin besar bagi Presiden Xi Jinping.
Dilansir Bloomberg, manajemen Evergrande mengatakan bahwa Chief Executive Officer Xia Haijun terpaksa mengundurkan diri di tengah penyelidikan skandal terkait penggunaan simpanan perusahaan senilai 13,4 miliar yuan (US$1,99 miliar) sebagai jaminan bagi pihak ketiga guna meraih mendapatkan pinjaman bank, yang kemudian gagal dibayar kembali. Chief Financial Officer Pan Darong juga mengundurkan diri.
Direktur Eksekutif Siu Shawn akan mengambil alih sebagai CEO. Siu mengatakan bahwa perusahaan telah mencapai konsensus dasar pada prinsip-prinsip restrukturisasi utang dengan beberapa kreditur global utama.
Evergrande mengguncang pasar akhir tahun lalu ketika gagal membayar obligasi dalam dolar AS setelah krisis likuiditas yang dimulai pada 2020. Kejutan ini menyeret obligasi sampah lepas pantai China, yang sebagian besar berasal dari perusahaan properti, lebih ke dalam kesulitan.
Analis Bloomberg Intelligence Daniel Fan mengatakan banyak investor yang khawatir bahwa hanya masalah waktu tekanan likuiditas menyebar ke pengembang lain yang lebih besar dan lebih sehat.
Baca Juga
“Jika saluran refinancing luar negeri tetap ditutup, pembayaran utang yang berkelanjutan dengan kas mereka sendiri bukanlah strategi yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan merusak arus kas,” ungkap Daniel seperti dikutip Bloomberg, Senin (25/7).
Sementara itu, kreditur Evergrande belum mendapatkan kepastian terhadap pemulihan kondisi keuangan perusahaan.
Kini, pasar dan pembuat kebijakan menantikan bagaimana proses restrukturisasi Evergrande berlangsung, sebagai preseden penting untuk menangani krisis yang terus berkembang dan restrukturisasi di industri properti China.
Krisis keuangan Evergrande telah menjadi fokus bagi investor global yang khawatir bahwa keruntuhan dapat mengacaukan sistem keuangan dan mengekang pertumbuhan ekonomi di China. Sektor properti Negeri Panda ini diketahui memiliki porsi 25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Krisis di pasar properti China dipicu oleh tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman berlebihan oleh pengembang dan spekulasi real estat pada tahun 2020. Kekhawatiran terhadap krisis ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir menyusul aksi boikot pembayaran KPR oleh nasabah karena progres proyek perumahan yang mereka beli berjalan lambat.
Menambah tantangan di sektor properti dan Evergrande, pemegang obligasi denominasi yuan dari anak usaha utama Evergrande, Hengda Real Estate Group Co., menolak pengajuan perpanjangan pembayaran melewati batas waktu 8 Juli selama enam bulan.
Rencana restrukturisasi raksasa properti itu mau tidak mau akan dilihat sebagai peta jalan potensial bagi pengembang properti lain. Sebagian besar perusahaan real estat yang gagal membayar obligasi dolar AS di tengah kampanye pemerintah untuk menjinakkan beban utang yang tidak terkendali belum menyajikan rencana restrukturisasi.
Sementara itu, banyak pengembang lainnya memilih untuk mengajukan penundaan jatuh tempo pembayaran.
Fokus lainnya adalah bagaimana pihak berwenang akan menyeimbangkan intervensi pemerintah dengan upaya jangka panjang untuk menyapih pasar kredit negara dari asumsi bahwa peminjam akan ditalangi.
Sejauh mana keterlibatan pemerintah menjadi pertanyaan setelah Evergrande membentuk komite manajemen risiko tahun lalu, yang berisikan manajer senior dari China Cinda Asset Management Co. dan perusahaan milik negara di provinsi asalnya, Guangdong.
Pada saat yang sama, regulator senior China telah berulang kali menekankan bahwa risiko utang di Evergrande dan perusahaan properti lainnya yang tertekan harus ditangani dengan cara yang berorientasi pasar.
