Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti faktor keamanan dan keselamatan dari moda transportasi Kereta Gantung di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, yang akan menghubungkan kantor pemerintahan dengan kawasan komersial dan permukiman.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno mendorong agar nantinya rute Kereta Gantung tidak terlalu mendekati kawasan inti pemerintahan khususunya Istana Negara. Dia mengkhawatirkan apabila jalur kereta gantung dibangun dekat dengan wilayah Istana Negara di IKN baru.
"Jadi kalau dekat Istana itu tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari dia. Faktor keamanan itu jadi pertimbangan," terangnya, Kamis (14/7/2022).
Djoko menyarankan agar kereta gantung lebih diprioritaskan untuk digunakan di kawasan wisata, seperti contohnya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Menurut Djoko, moda perkeretaapian yang direncakan juga ada di Nusantara, seperti kereta perkotaan maupun kereta bandara, akan sudah mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat yang ada di sana.
"Dalam KIPP [Kawasan Inti Pusat Pemerintahan] ada kereta. Kemudian ada Trans Kalimantan, lalu ada kereta bandara menuju KIPP," terang Djoko.
Baca Juga
Pada dokumen Rencana Penyelenggaran Kereta di IKN yang dikutip Bisnis.com, terdapat empat buah stasiun Kereta Gantung yang rencananya dibangun. Dua di antaranya berlokasi di kawasan kantor pemeirntahan, dan dua lainnya berada di stasiun interchange dan area komersial.
Sementara itu, jalur yang akan dibangun rencananya sepanjang 4,1 komersial yang menghubungkan KIPP dengan kawasan komersial dan permukiman.
Durasi perjalanan diprediksi selama 12 menit dengan kecepatan 20 km per jam, serta kapasitas angkut penumpang 2.000 penumpang per jam per arah. Potensi permintaan perjalanan Kereta Gantung sebanyak 10.112 penumpang per hari atau 3,69 juta per tahun.
Merujuk pada rencana penyelenggaraan Kereta Gantung, estimasi biaya pembangunan Kereta Gantung jenis Gondola diperkirakan seebsar US$10 juta sampai dengan US$35 juta per km. Perkiraan biaya itu untuk keperluan konstruksi dengan estimasi waktu 1,5 tahun, di luar biaya pembebasan lahan.
