Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis defisit APBN mampu mampu kembali ke tingkat 3 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2023 meski perekonomian tengah menghadapi tantangan yang tinggi dari sisi global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam High Level Seminar of Macroeconomic Policy Mix for Stability dan Economic Recovery, side event pada rangkaian Finance Track Presidensi G20 Indonesia menyampaikan, krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan krisis keuangan sebelumnya. Dari sisi makroekonomi, aktivitas perekonomian turun sangat dalam diakibatkan oleh masalah yang timbul dari sisi kesehatan.
Di sisi lain, masyarakat terancam, baik oleh virus Covid-19 maupun dari sisi pendapatan.
Dari sisi fiskal, penerimaan negara juga menurun signifikan karena aktivitas perekonomian terhenti. Pada saat yang sama, keuangan negara atau APBN harus merespons krisis dan mendukung keberlangsungan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, juga UMKM.
Respons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memungkinkan pelebaran defisit untuk pertama kalinya setelah lebih dari 15 tahun Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang tidak membiarkan defisit lebih dari 3 persen.
“Hanya untuk 3 tahun dan hanya khusus untuk tindakan pemerintah terkait penanganan kesehatan dan kemanusiaan atau jaring pengaman sosial. Jadi tidak seperti cek lebar dari bank sentral yang bisa dibelanjakan untuk apa pun,” katanya.
Baca Juga
Berdasarkan amanat UU No. 2/2022, defisit APBN harus dikembalikan ke tingkat 3 persen dari PDB pada 2023.
“Kami menerima cukup banyak pertanyaan, termasuk dari lembaga pemeringkat. Pertanyaannya, termasuk IMF bertanya apakah tidak terlalu pendek untuk 3 tahun? Bagaimana Anda tahu bahwa pandemi akan berakhir? Dalam 3 tahun? Tidak ada yang tahu. Tapi saya pikir sangat penting untuk menjangkar kredibilitas,” tuturnya.
Krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 saat ini semakin diperparah oleh ketegangan politik Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara ini telah menyebabkan krisis pangan dan energi, di mana harga pangan dan energi yang melonjak mendorong peningkatan inflasi yang signifikan secara global.
Menurut Menteri Sri, cara mengatasi agar defisit kembali ke 3 persen yakni peningkatan penerimaan. Dia mengatakan Indonesia diuntungkan karena harga komoditas ekspor andalan turut meningkat signifikan, sehingga mendorong naiknya penerimaan negara.
“Lembaga pemeringkat lainnya menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi bagi kami, ini benar-benar terkait dengan komitmen kebijakan, yang sama pentingnya ketika merancang kebijakan ekonomi makro dalam hal, apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana akan mencapainya, dan transparansi mengenai manajemen atau pelaksanaan kebijakan tersebut,” kata dia.
