Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 11 negara di Asia menyepakati komitmen transparansi pajak melalui penandatanganan deklarasi Bali mengenai Asia Initiative. Deklarasi itu menjadi upaya kolektif dalam memengrangi penghindaran pajak dan transaksi gelap lainnya.
Penandatanganan deklarasi Bali atau Asia Initiative berlangsung dalamside events pertemuan 3rd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G20 di Bali. Penandatanganan berlangsung pada Kamis (14/7/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa sebanyak 11 yurisdiksi di Asia menandatangani deklarasi. Hal tersebut menunjukkan komitmen terhadap transparansi pajak, baik dari sisi standar maupun praktiknya.
"Ini memberikan suatu momentum politik untuk keberhasilan Asia Initiative, yang merupakan simbol dari upaya kolektif regional untuk memerangi penghindaran pajak dan aliran transaksi gelap lainnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers penandatanganan Asia Initiative, Kamis (14/7/2022).
Menurutnya, pembahasan Asia Initiative telah berlangsung dari Februari tahun ini yang dipimpin oleh Indonesia. Negara-negara Asia menyepakati langkah untuk mendukung transparansi perpajakan global yang inklusif.
Sri Mulyani menyebut bahwa deklarasi itu dapat memfasilitasi otoritas pajak di setiap negara dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. Dia pun meyakini hal tersebut dapat mendukung pemulihan ekonomi di setiap negara, termasuk Indonesia.
Baca Juga
"Dalam waktu dekat, transparansi perpajakan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik, membangun pemulihan berketahanan," ujarnya.
Upaya multilateral dalam hal transparansi perpajakan sudah ada di berbagai belahan dunia, misalnya Africa Initiative dan Latin America Initiative. Adanya deklarasi di Asia ini diharapkan dapat mendorong agenda transparansi perpajakan di kawasan regional.
