Bisnis.com, JAKARTA - Minyak goreng kemasan sederhana dengan merek Minyakita akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan harga sesuai HET. Pengemasan minyak goreng curah menjadi bagian upaya pemerintah menekan harga di pasaran dengan memperbanyak pasokan ke pasaran.
Sementara itu, perkembangan industri perbankan yang makin dalam memanfaatkan kemajuan era digital harus dapat diimbangi oleh kalangan bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) jika tak ingin masa depannya makin suram.
Berita tentang wajah baru minyak goreng curah dan tantangan bagi BPR dan BPRS di era digital merupakan bagian dari sejumlah berita yang disajikan Bisnisindonesia.id secara analitis dan mendalam. Berita lainnya kami sajikan setiap hari untuk Anda, para pembaca yang budiman.
Berikut 5 berita pilihan yang kami rangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Rabu (6/7/2022).
1. Wajah Baru Minyak Goreng Curah
Rencana pemerintah mengganti minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan sederhana merupakan babak baru industri migor dalam negeri. Selain itu, perkara harga di atas ketentuan HET juga berusaha dijawab melalui mekanisme ini.
Baca Juga
Kementerian Perdagangan memprediksi kebutuhan minyak goreng curah untuk rumah tangga sepanjang 2022 mencapai 2,4 juta liter. Jumlah ini setara 42 persen total kebutuhan minyak goreng di Tanah Air.
Jumlah itu hanya terpaut sedikit lebih besar dibandingkan dengan minyak goreng curah untuk kebutuhan industri mencapai 1,8 juta liter. Sebaliknya, kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana diproyeksikan hanya 230.000 liter.
2. Asean Saling Balap Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik
Pemerintah harus segera mengakselerasi pembangunan ekosistem kendaraan listrik seiring dengan komitmen tiga investasi jumbo dengan total nilai hampir US$24 miliar agar tidak ketinggalan dengan negara Asia Tenggara lainnya yang juga dilirik investor asing.
Popularitas kendaraan listrik di kawasan ini dan kesadaran untuk penggunaan kendaraan nonfosil yang menyumbang polutan diyakini akan terus berkembang di tengah populasi yang mencapai 665,17 juta ini.
Sebagai basis ekonomi, negara-negara Asia Tenggara juga dipandang menjadi primadona untuk manufaktur di Asia karena biaya tenaga kerja yang murah dan produktivitasnya yang tinggi. Tak terkecuali bagi industri dari ekosistem kendaraan listrik.
3. Inflasi Gerogoti Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
.jpg)
Harga telur ayam ras turut menyumbang inflasi pada Juni 2022./Bisnis-Abdurachman
Target inflasi yang tidak tercapai berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya menjaga inflasi dalam rentang target sangat penting bagi perekonomian. Pengendalian laju inflasi tahunan yang tidak terealisasi mempertegas kelesuan ekonomi yang sedang terjadi.
Pada periode 2021, kondisi perekonomian dapat terjaga cukup baik di tengah besarnya tekanan akibat pandemi Covid-19. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun lalu berada di bawah target pemerintah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 3,7 - 4,5 persen, tetapi realisasinya hanya 3,69 persen. Tingkat inflasi dinilai berpengaruh cukup besar atas tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi.
4. Kawasan Industri Menanti Jargas Bumi
Di tengah ancaman krisis energi dunia yang semakin nyata akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina, pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan gas bahan baku industri dengan harga murah. Namun, pipa-pipa gas bumi minim tersambung ke kawasan industri.
Ada beberapa isu utama yang mempengaruhi situasi energi saat ini. Pertama, transisi energi dan adanya program-program untuk menuju net zero emission, antara lain pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan tuntutan dekarbonisasi.
Kedua, tantangan pandemi Covid-19 dan ketersediaan energi yang harus dijaga. Ketiga, perang Rusia vs Ukraina yang mungkin berkepanjangan dan menyebabkan melonjaknya harga energi.
5. Lambat Adopsi Teknologi Digital, BPR Terancam Kian Tertinggal
Otoritas berharap kalangan pelaku usaha BPR dan BPRS dapat mengembangkan pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi, akhir-akhir ini bisnis BPR/BPRS makin tergerus oleh kehadiran perusahaan teknologi finansial atau fintech.
Harapan bagi BPR dan BPRS untuk segera mengadopsi teknologi digital ini datang baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Digitalisasi merupakan keniscayaan. Perbankan tetap harus adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan BPR/BPRS dalam menghadapi risiko terkait keamanan data dan perlindungan konsumen.
