Bisnis.com, JAKARTA - Akselerasi pemulihan ekonomi perlu didukung reformasi struktural dengan salah satunya mengoptimalkan potensi usaha kehutanan melalui kebijakan multiusaha kehutanan untuk kesejahteraan rakyat.
Demikian dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan sekaligus membuka Kongres Kehutanan Indonesia VII bertema “Hutan Terkelola, Bumi Terjaga, Bangsa Berdaya” di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, mengoptimalkan potensi usaha kehutanan melalui kebijakan multiusaha kehutanan diharapkan mampu menciptakan pemulihan ekonomi yang diiringi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, akan memberikan optimisme tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
Kebijakan multiusaha kehutanan tak hanya berisi regulasi, pengawasannya juga dilakukan dengan ketat agar dapat mengembalikan kejayaan sektor kehutanan dengan memperhatikan aspek kelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, katanya.
Kebijakan multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi solusi antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial, ujarnya.
Baca Juga
“Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya masih sangat dibutuhkan guna mengembalikan kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional seperti masa jayanya di era 80-an, di mana sektor kehutanan dan turunannya menjadi andalan daripada ekspor Indonesia,” ujar menteri yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada kesempatan yang sama menyampaikan perlunya meneguhkan kembali komitmen bersama untuk terus menjaga kebermanfaatan hutan dan sumber dayanya dalam upaya mencapai kemajuan kehidupan bangsa Indonesia.
Dia menambahkan, bahwa hasil hutan yang tinggi juga akan dapat turut serta menyelesaikan berbagai problem ekonomi dan sosial, tanpa harus menambah luas hutan yang dimanfaatkan.
