Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tetap menggunakan kebijakan yang dilakukan saat ini, setelah Bank Dunia menyebut bahwa kebijakan subsidi energi dalam APBN-P dan kenaikan tarif PPN berpotensi menambah angka kemiskinan.
"Kita tetap menggunakan policy sesuai dengan yang saya sampaikan menjaga daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga kesehatan fiskal," kata Sri Mulyani kepada awak media usai menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Senin (27/6/2022).
Sebagaimana diketahui, Bank Dunia (World Bank) menilai kebijakan fiskal yang disusun pemerintah menciptakan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospect mencatat, terdapat dua kebijakan pemerintah pada 2022 yang berpotensi menambah angka kemiskinan.
Pertama, subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah menengah dan atas dengan tingkat konsumsi 42 hingga 73 persen solar dan 29 persen LPG bersubsidi.
Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi tersebut sehingga akan menghemat 1 persen dari PDB.
Baca Juga
Kedua, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan berdampak pada masyarakat miskin secara tak proporsional. Selain itu, kenaikan tarif PPN dinilai dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan sebesar 0,27 persentase poin.
Sri Mulyani mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia memang sempat naik, namun mengalami penurunan tahun ini.
Oleh karena itu, bendahara negara tersebut menegaskan pihaknya tetap akan menjaga momentum penurunan kemiskinan tersebut dengan segala tools yang dimiliki.
"Tools kita nggak cuman satu yaitu pajak," ujar Sri Mulyani.
