Bisnis.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis IT pada tahun depan dengan menyiapkan Rp105 miliar dalam pagu anggaran 2023.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pada 2023 total pagu anggaran yang diterima adalah senilai Rp546,61 miliar atau lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu 2022 senilai Rp591,77 miliar.
Dia memaparkan anggaran pada 2023 akan dialokasikan untuk belanja rutin sebesar Rp324,67 miliar yang di antaranya untuk belanja pegawai Rp104,02 miliar dan belanja barang operasional Rp220,65 miliar. Sisa anggaran akan dialokasikan untuk belanja non rutin senilai Rp218,93 miliar yang terdiri atas belanja modal Rp20,55 miliar dan belanja barang non operasional Rp198,38 miliar.
"Pengelolaan data dan tekonologi informasi bidang PUPR sebesar Rp105,48 miliar memerlukan alokasi yang paling besar di antara unit-unit kerja di kesekjenan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V, Senin (27/6/2022).
Zainal menuturkan pihaknya terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga untuk meningkatkan kinerja dukungan manajemen.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
Baca Juga
"Di antaranya di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri kita terapkan integrated e-monitoring, untuk pemantauan secara real time pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana dengan aplikasi e-HRM, untuk dukungan implementasi sistem merit ASN PUPR, Biro Keuangan dengan e-Keuangan PUPR untuk pemantauan pelayanan keuangan secara elektronik," jelasnya.
