Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengatakan pihaknya mendukung upaya rencana pemerintah memangkas sejumlah insentif fiskal yang mengakomodasi penanganan pandemi.
Beberapa insentif yang akan dicabut di antaranya fasilitas importasi alat kesehatan yang kini masih digodok dan stimulus yang disediakan di kawasan berikat untuk kebutuhan penanganan Covid-19.
Wakil Ketua III Kadin Shinta W. Kamdani mengatakan wajar apabila pemerintah meninjau hal tersebut. Sebab, saat ini kita sedang menghadapi fase endemi, sehingga stimulus-stimulus untuk penanganan krisis kesehatan tidak perlu sebanyak sebelumnya.
“Aokasi anggaran ntk stimulus kesehatan juga cukup signifikan sehingga tentu perlu direvisi ke depannya,” ujar Shinta saat dihubungi, Kamis (23/6/2022).
Namun demikian, Shinta menilai pemerintah perlu tetap memberikan stimulus-stimulus terhadap perlindungan sosial dan stimulus penguatan kinerja ekonomi. Menurut Shinta hal ini karena dalam jangka pendek-menengah, tekanan ekonomi terhadap masyarakat dan pelaku usaha semakin tinggi karena gejolak geopolitik.
Lebih lanjjut Shinta menuturkan bahwa untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mempertahankan momentum pemulihan kinerja ekonomi di sektor riil harus tetap dilanjutkan pemerintah.
Baca Juga
Di antaranya stimulus-stimulus yang berfungsi sebagai jarring pengaman daya beli masyarakat dan stimulus-stimulus yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja sektor riil nasional, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perlu terus dipertahankan untuk menghadapi efek perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan geopolitik.
“Dengan demikian, kita bisa mempertahankan pemulihan ekonomi dan tidak terjebak dalam stagnasi ekonomi,” ungkapnya.
Diketahui, pelonggaran moneter kini menjadi tumpuan utama pemulihan ekonomi dari pandemi, menyusul rencana pemerintah memangkas sejumlah insentif fiskal yang mengakomodasi penanganan pandemi.
BI masih berkomitmen untuk mempertahankan kebijakan yang longgar dengan menahan suku bunga acuan di level 3,5 persen. Kebijakan moneter pun diprediksi masih propertumbuhan setidaknya hingga paruh pertama tahun ini. Selain itu, inflasi masih dalam kendali dan nilai tukar rupiah cukup nyaman menopang ekonomi meskipun cenderung melemah.
.jpg?w=300&h=221)
