Bisnis.com, JAKARTA — Moody's Analytics menilai bahwa tingginya utang yang tidak berkelanjutan dan penurunan kemampuan pembiayaan fiskal yang signifikan dapat mengakibatkan terjadinya resesi di negara berkembang. Ketidakpastian penerimaan negara dapat menjadi tantangan untuk menjaga pertumbuhan dalam kondisi ekonomi saat ini.
Ekonom Moody's Analtics Shahana Mukherjee menjelaskan hal tersebut dalam laporan bertajuk Global Outlook: The Big Challenge. Menurutnya, volatilitas pasar komoditas global dan lingkungan perdagangan yang semakin menghindari risiko kemungkinan akan menyokong inflasi tetap berada di tingkat yang tinggi sepanjang tahun ini.
Shahana menilai bahwa inflasi menjadi tantangan utama dalam penyusunan kebijakan di seluruh dunia, di tengah tingginya ketidakpastian akibat invasi Rusia ke Ukraina, pengetatan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di China, hingga pengetatan moneter di Amerika Serikat.
Dinamika itu menurutnya memberikan tekanan cukup besar bagi negara-negara berkembang, terutama terhadap inflasi di sisi penawaran (supply).
Peningkatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat meredam dampak negatif (net adverse impact) dari inflasi yang tinggi. Namun, menurut Shanana tetap terdapat risiko yang membayangi negara-negara berkembang, yakni dari tingkat utang dan kemampuan belanja fiskal.
"Untuk beberapa negara berkembang, tingkat utang publik atau eksternal yang tidak berkelanjutan dan penurunan kemampuan yang signifikan untuk membiayai pengeluaran fiskal dapat mengakibatkan resesi yang berkepanjangan atau krisis ekonomi yang memburuk," tertulis dalam laporan tersebut, dikutip Bisnis pada Selasa (21/6/2022).
Baca Juga
Shanana menyebut bahwa kondisi itu telah terjadi di Sri Lanka, yang pada April 2022 lalu mencatatkan inflasi 29,8 persen dan harga bahan pokok melonjak hingga 46,6 persen. Krisis ekonomi di sana bahkan berpotensi terus mengerek inflasi hingga ke 40 persen.
Data perkembangan inflasi di beberapa negara maju dan berkembang
Moody's Analytics meyakini bahwa pembuat kebijakan di negara-negara berkembang akan berupaya keras dalam mengendalikan belanja fiskal agar tidak semakin memperburuk inflasi. Namun, tingkat defisit anggaran negara menjadi faktor lain yang membayangi negara berkembang dalam menjaga laju inflasinya.
"Ketidakpastian dalam pendapatan pajak bruto dan profil pertumbuhan yang lebih rendah dapat membuat negara berkembang melampaui target defisit fiskal mereka pada tahun ini dan tahun depan," tertulis dalam laporan tersebut.
Moody's Analytics berpandangan bahwa negara maju memiliki posisi yang lebih baik dalam menghadapi laju kenaikan inflasi, karena pasar tenaga kerjanya relatif kuat setelah terguncang pandemi. Sementara itu, negara berkembang masih menghadapi kondisi pembiayaan yang ketat, sehingga berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan belanja secara keseluruhan.
Secara bersamaan, tekanan depresiasi dari perbedaan suku bunga yang menyempit dapat memperburuk neraca transaksi berjalan dan inflasi impor negara-negara berkembang. Menurut Shahana, beberapa pekan terakhir sejumlah bank sentral di Asia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk membendung besarnya depresiasi mata uang lokal.
"Beberapa bulan ke depan kita akan melihat bank sentral [secara global] terus menarik stimulus luar biasa yang didorong oleh pandemi dan memperketat suku bunga secara agresif," tertulis dalam laporan Moody's tersebut.
