Bisnis.com, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat jumlah kepesertaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurun pada periode Januari hingga April 2022 sekitar 30.000 orang.
Data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021 mencatat ada sekitar 235.000 PMI yang ikut serta dalam program jaminan sosial tersebut. Sementara per April 2022, jumlah tersebut menurun menjadi 205.295 orang.
Artinya dalam periode tersebut terjadi penurunan sebanyak 29.705 peserta. Meski belum diketahui penyebab pasti dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan PMI (BP2MI), Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) melihat kondisi tersebut akibat penurunan jumlah penempatan.
Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menyampaikan bahwa penurunan jumlah kepesertaan di BPJS seiring dengan penurunan jumlah penempatan akibat Covid-19 dan adanya hambatan birokrasi.
“Penurunan itu karena memang keberangkatan yang terhambat, karena sulitnya birokrasi,” ujar Ayub, Senin (20/6/2022).
Ayub melaporkan banyak calon PMI yang belum berangkat akibat pemrosesan tahapan yang dinilai lamban.
Baca Juga
“Kalau peminat banyak, situasi kondisi ekonomi untuk memperbaiki ini butuh daya dorong anak-anak di daerah mendapat peluang kerja ke luar negeri, tetapi sepertinya secara teknis masih banyak kesulitan, berkutat pada komunikasi yang tidak efektif,” ujar Ayub.
Sementara berdasarkan data BP2MI, jumlah penempatan PMI dalam periode Januari hingga April 2022 sebanyak 35.558 penempatan.
Untuk itu, Ayub meminta pemerintah untuk mempercepat penempatan PMI yang tertunda dan terhambat. Sebelumnya pun dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk melaksanakan penempatan PMI sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dan negara penempatan.
Komisi IX juga mendesak BP2MI untuk segera memroses seluruh tahapan calon PMI yang telah memenuhi syarat.
Sebelumnya pun muncul isu PMI terkait dengan jaminan sosial atau asuransi. Pasalnya, meski para PMI tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, PMI hanya dapat merasakan manfaat dari jaminan sosial tersebut ketika berada di Indonesia.
Setibanya di negara penempatan, PMI harus membuat asuransi kembali, baik yang dibayarkan oleh pemberi kerja maupun oleh dana sendiri.
