Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DJSN Terus Kaji Iuran BPJS Kesehatan Jelang Penerapan KRIS, Mengikuti Besaran Gaji?

Menjelang implementasi KRIS sesuai amanat UU SJSN, DJSN terus mengkaji besara iuran yang berpegang pada prinsip asuransi sosial.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 16 Juni 2022  |  17:05 WIB
DJSN Terus Kaji Iuran BPJS Kesehatan Jelang Penerapan KRIS,  Mengikuti Besaran Gaji?
Peserta mengantre di salah satu kantor cabang BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (14/6/2022). Bisnis - Suselo Jati

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) masih terus mengkaji besaran iuran BPJS Kesehatan menjelang pengubahan kelas menjadi sistem kamar rawat inap standar (KRIS).

Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Mickael Bobby Hoelman menyampaikan pembiayaan masih terus dikaji dengan mengutamakan prinsip asuransi sosial. “Terkait kajian pembiayaan masih sedang dikaji,” ujar Mickael, Kamis (16/5/2022).

Pada dasarnya, sistem jaminan sosial nasional yang sedang berlangsung saat ini mengenal prinsip asuransi sosial sebagai mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah. 

Sebelumnya sempat dikatakan bahwa iuran akan mempertimbangkan besaran upah dari peserta. Artinya, semakin besar penghasilan peserta, semakin besar pula nominal iurannya.

Mickael menyampaikan, intinya, pengkajian akan mengikuti perkembangan sosial saat ini. “Pengkajian tentunya akan mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.  Jadi intinya kita akan mengutamakan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas,” lanjut Mickael. 

Selain itu, besaran iuran turut disesuaikan dengan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal, yang dihitung antara manfaat dan kualitas jaminan yang diberikan.

Adapun, iuran BPJS Kesehatan yang berlaku untuk peserta PBPU serta BP adalah sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Namun, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000 per orang, sehingga iuran peserta kelas III, yaitu sebesar Rp35.000.Sedangkan besaran iuran peserta PBPU dan BP kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan. 

Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan mendapatkan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah.  Iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun, dibayarkan per bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs BPJS Kesehatan premi bpjs Iuran BPJS kepesertaan bpjs data peserta bpjs kesehatan BPJS Watch
Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top