Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajukan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp400 miliar untuk program perencanaan pembangunan nasional.
Dengan demikian, pagu indikatif 2023 Kementerian PPN/Bappenas setelah penyesuaian sebesar Rp1,89 triliun. Awalnya, pagu indikatif 2023 sebesar Rp1,49 triliun, dengan rincian perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp761 miliar dan dukungan manajemen sebesar Rp731 miliar. Dengan adanya pengajuan tambahan anggaran tersebut, maka total pagu indikatif 2023 menjadi Rp1,89 triliun.
"Kami sampaikan bahwa anggaran Bappenas di APBN 2019 itu sekitar Rp1,8 triliun, kemudian turun terus sampai tahun lalu dan tahun ini," kata Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR dan Menteri PPN/Bappenas, Senin (13/6/2022).
Lantaran anggaran tersebut dirasa tak cukup untuk mendukung semua rencana kerja Bappenas, maka Suharso mengajukan penambahan sekitar Rp400 miliar untuk program perencanaan pembangunan nasional.
"Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp400 miliar sehingga semula Rp1,49 triliun menjadi Rp1,89 triliun," kata dia.
Dengan penambahan Rp400 miliar tersebut, maka pagu indikatif untuk perencanaan pembangunan nasional menjadi Rp1,14 triliun. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI dengan catatan pagu anggaran senilai Rp400 miliar diarahkan untuk mempercepat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca Juga
"Komisi XI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran pagu indikatif kementerian PPN/Bappenas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023 sebesar Rp400 miliar dan diarahkan untuk mempercepat capaian RPJMN," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir.
