Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia, Y.M. Vasyl Hamianin mengatakan Ukraina saat ini kesulitan untuk melakukan ekspor ke luar Ukraina.
"Sekitar 22 juta ton gandum asal Ukraina tidak bisa lagi diekspor karena terhambatnya akses keluar masuk pelabuhan di Ukraina," kata Hamianin saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (7/6/2022).
Invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina sudah berlangsung selama 104 hari, sejak pertama kali dilakukan pada 24 Februari lalu. Serangan yang diluncurkan Rusia telah mengganggu aktivitas perekonomian di negara tersebut.
"Kebanyakan pengiriman komoditi gandum tersebut menggunakan kapal laut dan agak sulit mengirimkannya melalui jalur darat," jelasnya, mengutip siaran pers, Rabu (8/6/2022).
Hamianin dalam pertemuan tersebut juga membagikan situasi terkini di Ukraina. Dia mengatakan ada lebih dari 10 juta orang yang menjadi pengungsi dan displaced person.
Kendati demikian, situasi saat ini mulai berangsur membaik, terutama di ibukota Kyiv dimana lebih dari 40 kedutaan besar negara sahabat sudah kembali beroperasi.
Di lain sisi, Hamianin menekankan pentingnya posisi G20. Menurut dia, posisi G20 sangat penting untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Ukraina.
"G20 merupakan cerminan representasi negara-negara yang ada di dunia. Meskipun agenda utama G20 adalah bidang ekonomi, tapi G20 tidak dapat dipisahkan dari berbagai situasi atau permasalahan yang sedang melanda dunia saat ini, seperti food security, energy security hingga logistik," jelasnya.
Ukraina, kata dia, percaya bahwa G20 bisa melakukan langkah-langkah strategis guna menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara G20.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyampaikan posisi pemerintah Indonesia bahwa konflik di Ukraina harus segera dihentikan agar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dapat dihormati, sesuai prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum internasional.
"Pemerintah RI secara konsisten menyampaikan posisi tersebut di berbagai pertemuan penting yang digelar baik dalam maupun luar negeri," kata Airlangga.
Dalam pertemuan-pertemuan dimaksud Pemerintah Indonesia juga menyampaikan perhatiannya terkait penanganan krisis kemanusiaan sebagai dampak dari konflik. Pemerintah RI juga siap mendukung dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, melalui Palang Merah Ukraina.
