Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menargetkan terdapat 1 juta produk dalam negeri masuk e-katalog pemerintah dan nasional.
Ketua Umum AKEN, Sutardi mengatakan pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017.
“Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program Pemerintah dan membantu para stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM. Target kami satu juta produk dalam negeri masuk di E-Katalog Nasional,” jelasnya, dikutip Sabtu (4/6/2022).
Jika dilihat dari berbagai aspek pengadaan berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil.
Namun demikian, inisiatif ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.
Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya Kertas, termasuk sub produk. Misalnya: Kerta foto copy dan Kertas Grafis, Kertas Tisu (Kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan); Furnitur, termasuk sub-produk tertentu.
Baca Juga
Misalnya Mebel kayu, Furnitur Rotan/Bambu; Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti: Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid).
Konstruksi, termasuk sub-produk seperti: Jasa konstruksi (Desain bangunan, konstruksi dan manajemen), Semen dan agregat Bahan konstruksi berbasis kayu; Grup produk lain yang relevan: Makanan dan minuman,Tekstil; Produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.
“Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya mengatakan pentingnya memberikan pemahaman melalui ‘coaching’ langsung sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usah dan Dinas terkait.
“Melalui Forum ISPE 2022 semacam ini dapat membumikan gagasan Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam suatu koordinasi yang cantik,” tegas Bima Arya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
