Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Program Pemerataan Dokter Di Indonesia, Kemenkes Butuh Dukungan Pemda

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia per 30 Mei 2022, terdapat sebanyak 202.794 dokter dengan meliputi dokter umum sebanyak 159.810 dan dokter spesialis sekitar 42.984 orang. Jumlah itu dianggap sangat kurang mengingat total populasi dan geografis Indonesia yang sangat luas.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com 31 Mei 2022  |  11:20 WIB
Program Pemerataan Dokter Di Indonesia, Kemenkes Butuh Dukungan Pemda
Warga mendapatkan layanan kesehatan gratis saat digelar bakti sosial pengobatan massal gratis oleh Pemkab Madiun di Desa Kanung, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (20/2/2019). - ANTARA/Siswowidodo

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerataan akses layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Hal ini dikareanakan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. 

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya melaporkan bahwa sebanyak 594 dari 10.373 Puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter.

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan mencatat per 29 April 2022 lebih dari setengah Puskesmas atau sebesar 53 persen belum memiliki standar 9 jenis tenaga kesehatan salah satunya dokter.

Kondisi ini tentunya berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak merata di daerah yang Puskesmasnya tidak memiliki dokter. Padahal, dokter menjadi tenaga medis utama dalam pemeriksaan pasien.

“Saat ini kita punya 10.373 puskesmas, di mana kalau kita lihat ketersediaan dokter yang ada masih 594 puskesmas tanpa dokter. Kemudian kalau kita lihat 9 jenis nakes yang ada, minimal satu itu dokter, masih 53 persen artinya separuh lebih yang belum memenuhi standar yang dibutuhkan di setiap puskesmas,” jelas Arianti kepada Bisnis, Selasa (24/5/2022).

Tentunya pelayanan kesehatan tidak akan bisa berjalan secara maksimal, apabila nakes tidak tersedia sebagaimana yang seharusnya. Sejatinya seluruh warga Indonesia mendapatkan pelayanan yang sama, karena membayar jaminan sosial yang sama, yakni BPJS Kesehatan.

Kondisi wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan di masing-masing daerah yang berbeda-beda, merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi penempatan SDM kesehatan di seluruh Indonesia.

“Tetapi ketika kita lihat bahwa fasilitas sarana dan prasarana di wilayah barat itu berbeda di tengah apalagi timur terutama terkait sdm nya,” lanjut Arianti.

Upaya pemerataan Nakes terus dilakukan bahkan sejak belasan tahun lalu. Pada 2010, Kemenkes menghadirkan program internship bagi dokter untuk ditempatkan di berbagai daerah selama 1 tahun, 6 bulan di Puskesmas dan 6 bulan di rumah sakit. Hadirnya program Nusantara Sehat sejak 2015 juga mendorong pengisian tenaga medis di banyak Puskesmas di Indonesia.  

“Kita mengirimkan 9 jenis tenaga kesehatan ini agar dapat ditempatkan di daerah-daerah yang masih kosong. Walaupun kita tidak bisa mengcover semua puseksmas yang ada karena anggarannya cukup besar dan bersifat temporary,” jelas Arianti.

Kemenkes berharap adanya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat terkait upaya pemenuhan nakes di daerah melalui program-program tersebut.

“Nusantara Sehat ini program yang kita harapkan nantinya nakes yang sudah bekerja bisa direkrut oleh daerah, atau bisa direplikasi program ini menggunakan APBD, ini sebenarnya yang kita harapkan, namun realisasinya masih belum sesuai yang diharapkan,” jelas Arianti.

Setiap 4 bulan, Kemenkes mengirimkan sekitar 200 tim ke daerah-daerah. Meski sudah dipasok supply tenaga medis, hanya bertahan selama program berlangsung atau selama dua tahun.

Kemenkes berharap seharusnya dengan program ini, Pemda dapat merekrut tenaga medis yang sudah terbukti kinerjanya dari program Nusantara Sehat. Arianti menegaskan butuh bantuan Pemda untuk melanjutkan karena Kemenkes tidak dapat memenuhi secara terus menerus.

“Dua tahun balik lagi ganti, dua tahun lagi balik lagi ganti, Pemda diharapkan mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan keberlangsungan program yang telah diinisiasi,” lanjutnya.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia per 30 Mei 2022, terdapat sebanyak 202.794 dokter dengan meliputi dokter umum sebanyak 159.810 dan dokter spesialis sekitar 42.984 orang.

Masih ada beberapa daerah yang kekurangan dokter umum seperti di Maluku utara yang hanya memiliki 544 dokter dengan luas wilayah yang cukup luas.

Saat ini pun Kemenkes mulai mengembangkan satu sistem yang bekerja sama dengan fakultas kedokteran dan poltekkes yang ada, yakni academic health system.

“Sistem pengampuhan kepada seluruh universitas di Indonesia FK khususnya, mahasiswa lulusan universitas di daerah dapat mengabdi untuk daerahnya masing-masing terutama yang masih kosong. Ini program besar yang sedang kita lakukan,” kata Arianti.

 

Arianti yakin, bila perekrutan berjalan dengan baik di masing-masing daerah, tidak akan terjadi kekurangan nakes terutama dokter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

back to top To top