Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur melalui pembiayaan syariah, salah satunya dengan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sri Mulyani mengatakan sejak 2015 hingga Februari 2022, program KPBU telah berkontribusi membiayai proyek infrastruktur dan sarana di Indonesia sebesar Rp10,62 triliun.
"Karena memang di Kementerian PUPR banyak proyek yang bisa didesain, baik didesain single year atau multi year untuk bisa dibiayai dalam bentuk KPBU syariah,” ujarnya di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Senin (30/5/2022).
Lebih lanjut, dia mengatakan pembiayaan tersebut diyakini akan meningkatkan di Indonesia dalam mendesain skema pembiayaan syariah, tetapi tetap bisa menjawab masalah-masalah pembangunan," katanya.
Selain itu, Sri menyebut, Kementerian PUPR juga telah menyampaikan shortlist tiga proyek untuk menjadi opsi pilot project KPBU Syariah di level pusat, dengan nilai proyek masing-masing Rp3,8 triliun, Rp883 miliar, dan Rp770 miliar.
Sri Mulyani mengatakan program lain yang akan terus dikembangkan di antaranya Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) dan juga program dari Baznas untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.
Baca Juga
"Tadi bapak Wakil Presiden menginstruksikan untuk program Baznas yang masih sangat kurang adalah sertifikasi untuk khususnya untuk UMKM. Kalau jumlah UMKM 60 juta dengan kecepatan sekarang ini akan dibutuhkan waktu lama," ujarnya.
"Untuk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) yang sekarang ini berbagai program pelatihan nazhir dilakukan. Kita berharap semakin meningkatkan juga dan ikut mendukung sekarang ini program Sukuk Wakaf Ritel 003," tutur Sri Mulyani.
