Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tak Kunjung Diberi Tugas Khusus Distribusikan Migor Curah, Ini Kata Bulog

Bulog hingga saat ini masih menerapkan skema bussines to bussines (B2B) dalam menyalurkan migor curah, belum juga diberi penugasan khusus untuk mendistribusikan minyak goreng (migor) curah.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 26 Mei 2022  |  23:20 WIB
Seorang penjaga toko mengemas minyak goreng di Pasar Kambing, Jakarta, Indonesia, Kamis, (26/4 - 2022). Bloomberg / Dimas Ardian
Seorang penjaga toko mengemas minyak goreng di Pasar Kambing, Jakarta, Indonesia, Kamis, (26/4 - 2022). Bloomberg / Dimas Ardian

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum juga memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendistribusikan minyak goreng (migor) curah. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah bakal memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk menyediakan stok minyak goreng curah sebanyak 10 persen dari total kebutuhan di dalam negeri dalam bentuk kemasan sederhana, dengan harga Rp14.000 per liter.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menerapkan skema bussines-to-bussines (B2B) dalam menyalurkan migor curah.

“Belum ada [tugas khusus]. Sepertinya tetap bussines-to-bussines dan bisa juga via distributor lain tapi harus tersambung dengan aplikasi yang terintegrasi dengan yang punya Kemendag,” kata Febby lewat pesan singkat, Kamis (26/5/2022).

Menurut dia, Bulog sudah mendistribusikan migor curah sebanyak 3,4 juta kilogram ke seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan pada Jumat (20/5/2022) bahwa pemerintah akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog sebagai pengelola cadangan minyak goreng sebesar 10 persen dari total kebutuhan minyak goreng dalam bentuk kemasan sederhana

Airlangga menjelaskan, kebutuhan pasokan minyak goreng curah bulanan nasional mencapai 194.634 ton. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui penerapan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan.

"Jumlah DMO ini kita menjaga sebesar 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan 2 juta ton untuk cadangan," imbuhnya.

Kementerian Perdagangan akan menetapkan jumlah besaran DMO yang harus dipenuhi oleh masing-masing produsen serta mekanisme untuk memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat secara merata. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Pemerintah secara tegas menindak setiap penyimpangan distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cpo Bulog tandan buah segar minyak sawit minyak goreng minyak goreng
Editor : Reni Lestari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top