Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp11 triliun untuk Program Kartu Prakerja pada tahun ini.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan, total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk 2,9 juta peserta Kartu Prakerja untuk skema semi bantuan sosial.
“kami mendapatkan alokasi Rp11 triliun tahun ini dan akan dialokasikan untuk 2,9 juta penerima Kartu Prakerja, kita akan lakukan rekrutmen terus sampai 2,9 juta [kuota] habis,” katanya dalam acara Pekan Milenial Naik Kelas 2022 yang diselenggarakan secara Hybrid di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Selanjutnya, setelah kuota 2,9 juta peserta terpenuhi, Denni mengatakan bahwa Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan mulai melakukan uji coba pelatihan secara offline atau tatap muka.
“Itu pertama kali Program Kartu Prakerja akan ada pelatihan tatap muka maupun blended learning, jadi beberapa teorinya bisa online, kemudian praktik dan ujiannya bisa offline atau tatap muka,” jelasnya.
Namun demikian, Denni mengatakan, Manajemen Pelaksana akan tetap mengkurasi pelatihan yang tepat dan berkualitas jika pelatihan harus dilakukan secara tatap muka.
Baca Juga
“Jadi kita akan mengkurasi betul, kalau pelatihan harus offline maka kita tidak paksakan online, tapi karena ini sebuah langkah yang baru kita akan sangat hati-hati dan konservatif dalam mengimplementasikannya,” kata Denni.
Adapun, Denni mengatakan, total pendaftar Program Kartu Prakerja telah mencapai 86 juta orang sejak dibuka pada 2020 hingga saat ini.
Jumlah tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan jumlah orang yang diterima, yang mencapai 11,4 juta peserta hingga tahun lalu.
Jumlah ini pun kata Denni masih akan terus bertambah dengan dibukanya kembali Program Kartu Prakerja pada tahun ini.
