Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Badan Usaha Milik Negara terus berupaya menyediakan rumah untuk masyarakat melalui Program Satu Juta Rumah (PSR), salah satunya dengan terus mendorong pembangunan hunian vertikal sehingga para generasi milenial.
Kementerian PUPR mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari konsep transit oriented development (TOD) yakni kawasan yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum. Pembangunan hunian vertikal dilakukan secara terintegrasi dengan stasiun kereta. Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus. Salah satunya adalah Rusun Samesta Mahata Margonda yang terintegrasi dengan Stasiun Pondok Cina di mana dilintasi Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Bogor - Jakarta Kota.
“Pembangunan Rusun Samesta Mahata Margonda ini mendukung implementasi konsep TOD. Lokasinya yang berada di wilayah satelit Jakarta membuat harganya lebih terjangkau bagi kalangan milenial,” kata Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan resminya, Senin (4/4/2022).
Menurut Fatah, Rusun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan terutama di wilayah perkotaan.
Rusun berkonsep TOD tersebut juga banyak menjadi pilihan kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya mencapai 60 persen dari total populasi di Indonesia karena mendukung kemudahan dalam memenuhi pola hidup digital life. TOD menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
Pembangunan Rumah Susun Samesta Mahata Margonda sebanyak 940 unit ini merupakan sinergi antara Perum Perumnas dan PT KAI yang target pasarnya adalah kalangan milenial perkotaan.
Baca Juga
Di samping skema pembiayaan rusun, untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2020-2024, kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada TA 2022, Kementerian PUPR menyediakan tiga program bantuan pembiayaan perumahan.
Pertama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kedua Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti skema KPR sewa beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau bagi milenial dengan penghasilan antara Rp8 juta sampai Rp12 juta,” jelasnya.
