Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berpotensi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana Haji melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik dalam kerangka kemitraan maupun investasi.
Kerja sama investasi akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. BPKH akan memperoleh proyek investasi yang menguntungkan dengan risiko terukur, sedangkan BUMN akan memperoleh alternatif sumber pendanaan investasi dengan biaya yang sesuai kapasitas BUMN masing-masing.
Tahun lalu, BPKH telah menjalin kemitraan dengan BUMN, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Kemitraan tersebut dalam rangka mendukung proses masuknya BPKH sebagai pemegang saham pengendali di Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Keterlibatan PPA terutama dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas aset pembiayaan milik BMI. BPKH sangat berkepentingan dengan perbaikan kualitas aset BMI mengingat selain akan menekan kebutuhan injeksi modal juga dalam rangka memaksimalkan nilai manfaat dari penyertaan modal BPKH di BMI.
Kerja sama BPKH dengan BUMN tentunya dapat dikembangkan dalam jangkauan yang lebih luas, melalui kerja sama investasi. Kerja sama investasi ini dapat dilakukan BPKH melalui pembelian surat berharga yang diterbitkan BUMN dan terutama kegiatan investasi langsung (direct investment) pada proyek-proyek investasi melalui penempatan modal (equity) secara bersama-sama.
Sejauh ini, kerja sama investasi BPKH dengan BUMN lebih banyak dilakukan secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga (saham dan sukuk) yang diterbitkan BUMN.
Sesuai dengan regulasi, yaitu PP No. 5/2018, BPKH memiliki ruang untuk melakukan investasi langsung hingga 20% dari total penempatan dana dan investasinya. Investasi langsung antara lain dengan cara memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerja sama investasi, dan investasi langsung lainnya.
BPKH melakukan kajian ekosistem keuangan haji dan umrah untuk mengidentifikasi industri yang menunjang pelaksanaan haji dan umrah, serta potensi bagi BPKH untuk melakukan investasi pada industri tersebut. Secara umum, industri yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah meliputi penerbangan, akomodasi, katering, dan transportasi darat. Dalam konteks inilah, antara lain peluang kerja sama investasi BPKH dengan BUMN dapat dilakukan.
Industri yang terkait dengan pelaksanaan haji dan umrah adalah industri yang captive market. Namun, BPKH bukanlah lembaga bisnis sehingga tetap membutuhkan pengalaman BUMN untuk mengelola bisnis. Sementara itu, BUMN sebagai korporasi yang memiliki kapasitas mengelola bisnis, selain membutuhkan captive market juga memerlukan dukungan pendanaan.
Kita memiliki BUMN yang berpengalaman di industri penerbangan (seperti Garuda), akomodasi dan katering (Hotel Indonesia Natour, dan lainnya), serta di industri transportasi darat (Damri). Sehingga bila kerja sama investasi ini dilakukan, tentunya akan memberikan sinergi yang positif. Di sektor penyelenggaraan haji, kontrak investasi langsung dapat dilakukan oleh BPKH dengan mitra (BUMN).
INVESTASI MULTI SEKTOR
Berkaca dari pengalaman Lembaga Tabung Haji (LTH) di Malaysia, BPKH dapat melakukan investasi di luar industri yang terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah. Gomes dkk (2018) menyatakan bahwa portofolio investasi LTH telah terdiversifikasi dalam berbagai bidang seperti pertanian, konstruksi, properti, energi, manufaktur serta usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah (Tabung Haji, 2019).
Di sektor keuangan, LTH mendirikan BHB Holding Berhad yang melakukan usaha keuangan (perbankan, asuransi, dan sekuritas). Sedangkan di sektor perkebunan, LTH memiliki Tabung Haji Plantation yang memiliki sekitar 1.600 hektare lahan pertanian.
BPKH maupun BUMN memiliki keunggulan yang bisa saling melengkapi untuk melakukan kerja sama investasi, sebagaimana telah dilakukan oleh LTH Malaysia. BPKH yang mengelola Dana Haji cukup besar, sekitar Rp159 triliun pada 2021, membutuhkan tempat berinvestasi yang dapat menghasilkan imbal hasil (return on investment) yang tinggi dalam rangka menjaga keberlanjutan keuangan haji BPKH.
Sedangkan BUMN juga memerlukan mitra investasi yang dapat memasok sumber keuangan dengan biaya yang sesuai kapasitas. Di sisi lain, BUMN sebagai perusahaan milik negara (government-linked companies) umumnya memiliki risiko investasi yang relatif lebih terukur, sehingga relatif cocok (match) yang kapasitas risiko BPKH.
Kerja sama investasi BPKH dengan BUMN tersebut antara lain dapat dimulai pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan kita seperti perkebunan, energi, pangan, dan properti. BPKH memiliki kapasitas dana kelolaan yang besar. Apabila kapasitas investasi tersebut diikuti dengan peningkatan kapasitas risikonya, BPKH akan memiliki peluang untuk memperluas jangkauan investasinya.
Penulis yakin bahwa kolaborasi BPKH dengan BUMN yang telah teruji pengalamannya di berbagai sektor tersebut akan berpotensi menghasilkan sinergi yang menguntungkan.
