Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meminta pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang mengarah pada pengembangan energi baru terbarukan. Selain itu, daerah didorong turut dalam upaya penghematan energi.
Langkah itu didorong untuk mendukung pemerintah pusat dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Arifin menilai dukungan ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan rendah karbon dan energi hijau.
“RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah] yang mengakselerasi ekonomi hijau akan menjadi kunci keberhasilan transisi energi,” katanya saat membuka Governor's Forum on Energy Transition, Rabu (9/3/2022).
Selain itu, rencana umum energi daerah (RUED) sebagai turunan rencana umum nasional (RUEN), kata Arifin, menjadi acuan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan transisi energi tersebut.
Menurutnya, untuk mendukung target RUEN, maka transisi energi perlu ditempuh bersama. Terlebih, energi dunia mengarah menurut transisi untuk meningkatkan penggunaan EBT.
Bahkan sejalan dengan COP26 di Inggris pada November 2021, Indonesia menyatakan komitmen dalam meningkatkan peran EBT. Salah satunya menetapkan net zero emission alias netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Tetapi hal ini memerlukan dukungan internasional.
“Hal ini menjadi tantangan kita bersama mengingat saat ini EBT kita pada bauran energi nasional masih sangat rendah baru 11,7 persen 2021,” terangnya.
Mantan Dubes RI untuk Jepang ini menerangkan bahwa salah satu upaya pemerintah adalah menerbitkan rencana usaha pembangkit tenaga listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021 - 2030. Green RUPTL ini memberikan porsi lebih besar pada EBT mencapai 20,9 GW atau 51,6 persen dari total 40,6 GW yang akan dikembangkan.
Dalam pengembangan EBT, pemerintah telah menetapkan peningkatan pembangkit berbasis surya sebesar 4,7 GW hingga 2030. Selain itu, ditetapkan pula pengembangan PLTS atap 3,6 GW hingga 2025.
Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto menerangkan bahwa akselerasi energi di daerah tidak cukup mengandalkan dari APBD maupun APBN saja. Pasalnya pendanaan dari pemerintah untuk pengembangan EBT sangat terbesar.
Sebab itu, pemda diminta untuk atraktif mencari pendanaan yang sah baik melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta maupun melalui penyertaan dana dari masyarakat.
“Beberapa pemda telah memiliki instrumen kebijakan pemanfaatan PLTS untuk mendukung akselerasi energi daerah salah satunya melalui Pergub, Surat Edaran, hingga himbauan dalam pemanfaatan PLTS atap,” katanya.
