Bisnis.com, JAKARTA – Temuan dugaan penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara memunculkan kemungkinan adanya produsen lain yang melakukan hal serupa. Mengingat, banyaknya merek komoditas tersebut hilang dari pasar tradisional dan ritel modern.
Pada Jumat (18/2/2022), Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sumatera Utara menemukan sekitar 1,1 juta kilogram produk minyak goreng kemasan bertumpuk dalam gudang suatu produsen di Kabupaten Deli Serdang.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah sudah yakin bahwa akan ada kemungkinan pelanggaran pasar dari kelangkaan minyak goreng.
“Sejak awal saya sudah bilang kalau pasti akan ada pelanggaran pasar. Ketika harga di global begitu tinggi sementara di dalam negeri begitu rendah, akan ada penimbunan dan penyelundupan,” ujarnya, Minggu (20/2/2022).
Kemungkinan ini timbul dalam rangka mencegah para penjual mengalami kerugian, terutama di pasar ritel. Jadi, menurut Piter siapa saja pun yang memiliki kesempatan menimbun akan melakukannya, bukan hanya satu grup.
“Siapa saja yang punya kesempatan untuk menimbun akan menimbun atau bahkan menyelundupan. Saya yakin tidak hanya dilakukan oleh satu grup,” katanya.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan hal yang sama dengan Piter. Hilangnya produk minyak goreng dari beberapa merek diduga melakukan hal serupa, atau bahkan terindikasi adanya kartel.
“Saya melihat beberapa produsen minyak goreng lain sama sekali tidak ditemukan, hilang dari pasaran gitu jadinya bukan satu kasus pada satu grup saja jadi harus diperluas lagi ke distribusi grup lainnya,” jelasnya, Minggu (20/2/2022).
Lebih lanjut, banyak pedagang kecil bahkan ritel modern takut menjual minyak goreng karena tidak berani menjual dengan HET, meskipun stoknya tersedia.
Selain produsen yang tidak mau menjual dengan HET karena margin keuntungannya akan berkurang, juga menjadi salah satu alasan untuk mengelak kewajiban DMO untuk CPO. Satu kondisi yang perlu diingat juga, keinginan menyiapkan stok ketika terjadi kenaikan permintaan pada Ramadhan dan lebaran dapat menjadi alasan.
“Pastinya kalo udah ramadhan HET ga berlaku tuh, karena harganya naik gila-gilaan,” lanjutnya.
Bhima berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk disiplin mengusut tuntas indikasi ini karena akan merugikan banyak pihak. Salah satunya, dengan sanksi yang berat seperti pidana, pencabutan izin usaha, sampai dengan pembayaran denda sehingga ada efek jera ke produsen lain.
