Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia harus bersiap mendapat penolakan dari Uni Eropa seiring rencana pemerintah menghentikan ekspor bijih bauksit pada pertengahan 2023.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Widajatno mengatakan bahwa sejumlah negara dan kawasan berpotensi melayangkan protes akibat rencana pemerintah tersebut.
“Bisa diprotes oleh Uni Eropa. Mereka ingin untung banyak. China dan Jepang juga butuh bauksit,” katanya kepada Bisnis, Minggu (13/2/2022).
Meski begitu, Djoko menilai pemerintah dapat mengatasi persoalan ini. Pasalnya bukan kali ini saja Uni Eropa melakukan gugatan. Beberapa tahun terakhir Benua Biru turut mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) karena pemerintah melarang ekspor nikel sejak 2020.
Di sisi lain, IMA menilai sudah saatnya Indonesia mengolah sumber daya sendiri dari hulu ke hilir. Pun demikian, dia menilai kalangan pengusaha dalam negeri belum percaya diri dalam mengolah bauksit sendiri.
“Sebenarnya bisa, tapi tidak pernah pede, sehingga semuanya hanya berjalan setengah hati. jadi kalau sekarang kita lihat proses yang ada,” ujarnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa cadangan bauksit Indonesia sekitar 4 persen atau 1,2 miliar ton dari total cadangan global yakni 30,3 miliar ton.
Angka ini sudah cukup menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan bauksit terbesar keenam di dunia. Negara lainnya adalah Guinea 24 persen, Australia 20 persen, Vietnam 12 persen, Brazil 9 persen serta Jamaica 7 persen.
Cadangan bauksit di dalam negeri juga diperkirakan habis sekitar 92 tahun ke depan dengan mempertimbangkan tidak ada penambahan smelter baru sejak 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan akan melakukan penghentian ekspor bauksit mulai akhir 2022. Langkah ini diambil pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil sumber daya dalam negeri.
“Akan kita lanjutkan untuk setop ekspor bahan mentah bauksit dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah,” kata Presiden, Senin (27/12/2022).
Penghiliran lanjut Jokowi akan terus dikebut pemerintah memberi memberi nilai tambah bagi negara. Selain serapan tenaga kerja, keberadaan industri hilir juga berdampak pada pendapatan negara.
“Yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di Tanah Air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah.”
Kendati demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa rencana tersebut paling telat akan direalisasikan pada 10 Juni 2023.
“Pemegang IUP penjualan bauksit pencucian dengan kadar di atas 42 persen paling lama sampai 10 Juni 2023,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat konferensi pers, Kamis (20/1/2022).
