Bisnis com, JAKARTA - Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai berdampak kecil terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Hal itu khususnya dilihat pada program PEN 2021 yang memiliki total pagu Rp744,77 triliun.
Institute for Development on Economics and Finance (Indef) membandingkan realisasi PEN 2021 dengan kinerja pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021. Dalam perbandingan tersebut, Indef melihat bahwa tingkat serapan anggaran PEN tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB sepanjang tahun lalu.
"Untuk 2021, serapan PEN naik tapi pertumbuhan [ekonomi] triwulannya tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan apa? Dana PEN itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan sangat kecil," jelas Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman pada konferensi pers virtual, Selasa (8/2/2022).
Sebagai informasi, realisasi PEN 2021 hingga akhir tahun belum mencapai 100 persen. Per 31 Desember 2021, realisasi PEN hanya mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4 persen dari pagu. Sejalan dengan capaian realisasi di akhir tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2021 mencapai 5,02 persen (yoy), dan sebesar 3,69 persen (yoy) sepanjang 2021.
Indef pun mencoba menghitung dampak seluruh program PEN terhadap pertumbuhan ekonomi, dari sisi GDP riil dan konsumsi rumah tangga. Rizal menyebut dampak seluruh kluster program PEN 2021 terhadap dua aspek tersebut yakni tambahan pertumbuhan sebesar 1,36 persen terhadap GDP riil, dan 1,07 persen terhadap konsumsi rumah tangga.
"Mana [kluster] yang memberikan kontribusi yang paling tinggi? Kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha. Ternyata, tiga kluster ini yang mendongkrak GDP kita, meskipun kluster dukungan UMKM dan program prioritas ikut mendorong tapi ekonomi kita masih lambat dalam merespons [kluster] kebijakan ini," terangnya.
Kendati memiliki dampak terbatas, Rizal menilai anggaran PEN 2022 masih harus perlu dioptimalkan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi. Pemerintah diminta untuk memperbaiki percepatan penyerapan anggaran, yang dinilai disebabkan oleh permasalahan data dan sasaran penerima bantuan.
Rizal menyampaikan bahwa kluster kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha untuk mendongkrak kegiatan produksi harus tetap ditingkatkan untuk mengoptimalisasi dampak PEN terhadap ekonomi.
"Pemerintah mesti fokus kebijakannya terhadap kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, nilai tambah untuk pendapatan dan pertumbuhan produksi. Jadi, kira-kira kebijakan yang akan mengganggu dan mendistorsi fokus perbaikan ekonomi kita, saya kira lebih baik dipertimbangkan lagi," tuturnya.
Tahun ini, pemerintah mengucurkan anggaran Rp455,62 triliun untuk PEN 2022. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga kluster program PEN yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.
Beberapa program bantuan disalurkan lebih dini pada kuartal I/2022 seperti insentif PPnBM otomotif, PPN DTP properti, subsidi bunga KUR 3 persen, dan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan.
