Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membuat desain tata kota untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang diberi nama Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur untuk tahap I yang ditargetkan rampung pada 2024.
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan (IKN) memliki luas 6.671 hektare (ha). Luas kawasan inti ini luasnya lebih kecil dari kawasan BSD, namun lebih besar sedikit dari Jakarta Pusat.
Pembangunan infrastuktur di dalam kawasan ini akan terbagi menjadi 3 bagian pembangunan dimana pada bagian pertama akan menjadi prioritas untuk dibangun. Pada bagian pertama pembangunan ini terbagi dalam menjadi dua bagian yakni 1A dan 1B
"Untuk bagian 1B masih dikuasai lahan masyarakat beberapa bagian tetapi jumlahnya tidak signifikan meski harus diperhitungkan sehingga kita membagi 1A dan 1B. Untuk 1A relatif sudah bersih karena hutan produksi semua sehingga bisa design lebih cepat di sana," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Di wilayah 1A akan dibangun kawasan pusat inti pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, hingga gedung MPR dan DPR. Selanjutnya, gedung Mahkamah Agung atau kelompok bangunan yudikatif.
"Di kiri Istana ada [bangunan] legislatif dan yang kanan adalah yudikatif, sedangkan di sebelah kawasan adalah ruang terbuka hijau," ucapnya.
Baca Juga
Kawasan inti pusat pemerintahan ini juga akan di dukung dengan infrastruktur dasar seperti sumber daya air, jalan dan juga infrastruktur untuk air minum, drainase, persampahan, proteksi kebakaran dan lainnya. Dalam kawasan 1A dilengkapi dengan tempat ibadah, tepatnya berlokasi di sebelah selatan.
"Ini adalah prioritasnya, kalau kita melihat ini dan kita terjemahkan ked alam jadwal pembangunan, maka paling tidak, awal semester II 2022 itu memang sudah harus jalan. Penyiapan pengalihan hutan produksi, alokasi anggaran dan juga proses pengaadaan barang dan jasa. Kalau pengadaan reguler 2 bulan butuh waktu. Kalau minggu ini, 2 bulan tengah April sudah harus mulai ditunjuk. Kalau ada sanggahan lelang maka perlu butuh waktu lagi," tuturnya.
Imam menuturkan pada kawasan IA ini terdapat empat blok untuk bangunan kementerian koordinator yakni untuk Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Paling tidak empat blok ini akan kita upayakan untuk dibangun juga selain Istana Presiden, ruang terbukanya juga kita bangun sebagai sumbu kebangsaan," ujarnya.
Imam menambahkan untuk posisi Istana Negara di IKN berapa di posisi elevasi paling tinggi yakni berada di elevasi level 70, sedangkan untuk bangunan lainnya berada di elevasi level 30.
"Ini beda ketinggian yang lumayan untuk Istana sehingga dari jauh keliatan," ucapnya
