Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) beserta infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur harus dapat dilakukan paling lambat semester II tahun ini. Hal ini agar dapat direalisasikan pemindahan secara bertahap IKN pada 2024 mendatang.
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi mengatakan saat ini urban design yang lebih komplit untuk KIPP telah selesai dibuat pada akhir tahun lalu.
"Pararel dengan itu kita juga mengantisipasi kalo kemudian mulai segera pelaksanaan fisik, kita siapkan beberapa design antara lain berupa basic design untuk beberapa bangunan utama super prioritas seperti monumental nantinya yang ada, termasuk Istana, Kementerian, dan lain-lain, kami coba untuk menyiapkannya. Kemudian kita juga siapkan dengan beberapa basic design yang ada termasuk pemukimannya," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Dia menuturkan sampai saat ini, telah terdapat beberapa basic design yang ada termasuk untuk infrastruktur dasar dan pemukiman.
Nantinya apabila sudah mendapatkan kejelasan perolehan anggaran untuk pembangunan KIPP beserta infrastruktur dasar ini, maka akan dimulai pekerjaan tersebut. Namun, tentunya pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan skema-skema pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Nah kalau kita lihat dalam peraturan yang ada dalam barang dan jasa, lelang secara reguler, seperti biasanya membutuhkan waktu 50-60 hari itu setelah ada kepastian alokasi anggaran ini di sektor mana," tuturnya.
Baca Juga
Nantinya, seiring dilakukan lelang paket pekerjaan pembangunan kawasan IKN, juga dilakukan dengan pembebasan lahan yang akan digunakan.
Pada tahap awal pembangunan IKN menggunakan lahan kawasan hutan produksi sehingga pemerintah akan lebih mudah mengalihkan lahan itu untuk pembangunan.
"Dengan dasar itu, kami menyiapkan basic design yang lain, untuk prioritas selesai 2024. Paling kritis awal semester 2 tahun 2022 itu sudah harus mulai fisiknya. Tentunya lebih cepat lebih baik," ucapnya.
Adapun terdapat tiga hal yang wajib disiapkan untuk pembangunan ibu kota apabila pembangunan mau dilakukan tahun ini. Pertama, kejelasan alokasi pembiayaan yang digunakan, khususnya bagian pembiayaan yang menggunakan anggaran APBN.
"Ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi anggaran di kementerian mana, atau badan otoritas," katanya.
Kedua yaitu kesiapan lahan dimana hal ini akan mudah persiapannya, karena hampir semua kawasan ibu kota baru adalah kawasan hutan produksi yang dimiliki negara sehingga tak banyak pembebasan lahan yang mesti dilakukan
Kemudian yang terakhir yakni pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk tender kontraktor pembangunan. Hal itu membutuhkan waktu paling cepat dua bulan.
"Ketiga yang penting adalah skema pengadaan barang dan jasa, itu harus dilakukan baru pembangunan bisa dimulai. Waktunya kurang lebih dua bulan," tuturnya.
Dia menegaskan sampai saat ini pihaknya telah mempersiapkan desain pembangunan IKN untuk kawasan inti pemerintahan. Apabila 3 hal tersebut sudah bisa dilakukan, maka pembangunan akan bisa mulai dilakukan.
"Saat sudah ada kejelasan anggaran di mana, baru kita dapat mulai pekerjaan sesuai dengan skema pengadaan barang jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Kapan mulai? Itu semua tergantung dari kesiapan itu, kami sarankan sih kalau bisa awal semester II sudah mulai ada pengerjaan di lapangan.
Kalau bisa mulai di semester 2 tahun ini maka bisa mengejar target penyelesaian ibu kota baru di 2024," terang Imam.
