Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru melalui APBN, difokuskan untuk infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Sudah digarisbawahi, bahwa dukungan APBN dalam pembangunan IKN itu akan lebih difokuskan kepada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan dari kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN," jelas Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya pada webinar, Rabu (2/2/2022).
Sebagai informasi, pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur akan dilaksanakan dalam lima tahap hingga 2045. Pada tahap pertama, pembangunan akan dilakukan dari 2022 hingga 2024.
Hingga saat ini, Made menyebut pemerintah masih menyiapkan regulasi turunan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang IKN, yang disahkan Januari lalu. Salah satu rincian yang paling ditunggu adalah mengenai masterplan pembangunan IKN, karena sangat berpengaruh bagi penetapan anggaran yang dibutuhkan.
"Tentunya prioritas jadi fokus kita dalam tahap pertama durasinya sampai dengan 2024. Dari perspektif mengenai bagaimana dukungan anggaran yangg disiapkan Kementerian Keuangan, tergantung dari masterplan untuk tahap pertama," jelas Made.
Made mengatakan bahwa saat ini belum ada ketetapn final anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN, termasuk untuk pembangunan tahap pertama di 2022. Untuk pembangunan tahun ini, dia menyebut pendanaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada di APBN 2022.
Baca Juga
Staf Ahli dari Sri Mulyani Indrawati ini mensinyalkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan IKN tahun ini, akan berada pada anggaran kementerian-kementerian terkait dengan pembangunan IKN.
"Apakah nanti akan melalui relokasi belanja atau refocusing yang tentunya segala upaya yang dilakukan bagaimana penanganan Covid-19 tetap terjamin, serta pemulihan ekonomi jalan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut anggaran pembangunan IKN tahun ini akan dimasukkan ke anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Wacana tersebut mendapat kritik dari berbagai kalangan.
