Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap mulai 2024.
Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Ruodo mengatakan rencana pemidahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, konsultasi publik yang cukup lama.
"Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2/2022).
Dia menututurkan beban DKI Jakata dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa dan Bali.
Visi pemerintah pada 2045 ini yakni bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi dimana hampir 50 persen hingga lebih dari 70 persen dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera ini bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.
"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesejangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.
Lalu pemeritnah, lanjutnya, memilih kawaaan yang bisa mendorong pembangunan di wilayah timur. Saat itu, terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayab lainnya.
Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, maka dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.
Adapun pemilihan Bumi Etam sebagai IKN ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di Provinsi ini.
"Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.
Dari sisi kehidupan biotanya, salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur.
Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan alkulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh bapak Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tuturnya.
Terlebih, saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banhak penduduk produktif. Oleh karena itu, apabila tidak mendorong hal tersebut dan hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa serta tidak didorong transformasi ekonomi dan bonus demografi digunakan maka tidak akan terwujud.
"Keputusan tepat saat ini untuk pindah ibukota di Kaltim. Kami akui banyak tantangan dan masukan ke sana. Pemindahan IKN ini upaya untuk mengatasi pandemi dimana akan dilakukan transformasi ekonomi 6 klaster industri dan 2 klaster pendukung. Kalau ini bergerak bisa menambah multiplier efek sektor ekonomi lainnya," terangnya.
