Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan pemerintah terkait dengan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk menekan harga minyak goreng menguntungkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu diungkapkan Airlangga saat meninjau kegiatan pasar murah di Pasar Raya I Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (29/1/2022). Program itu merupakan inisiatif Kementerian Perdagangan bersama dengan Asosiasi Peritel Indonesia atau Aprindo.
Sebanyak 1.420 liter minyak goreng dijual di pasar murah tersebut dengan harga Rp14.000 per liter. Selain minyak goreng, pasar murah itu juga menjual paket barang kebutuhan pokok (bapok).
"Jadi semua pihak diuntungkan. Para pengusaha, pekerja, pedagang, dan semua pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng diuntungkan dengan harga yang bagus. Sementara, masyarakat tidak terganggu dengan ketersediaan dan harga migor," kata Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (30/1/2022).
Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan program itu bertujuan untuk mendorong sinergi para pemangku kepentingan dalam penetapan kebijakan harga minyak goreng. Jerry juga mengapresiasi jaringan Aprindo dan distributor pasar rakyat yang telah mendukung kebijakan minyak goreng dari pemerintah tersebut.
“Masyarakat tidak perlu panic buying karena pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng. Pemerintah berharap fenomena kelangkaan minyak goreng di berbagai peritel tidak terjadi lagi,” tuturnya.
Baca Juga
Jerry berharap distributor dan peritel terus mematuhi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menyuplai minyak goreng kepada masyarakat sesuai kualifikasi dan harga yang telah ditetapkan.
“Dukungan Aprindo sangat luar biasa. Mereka menggerakkan seluruh anggota untuk mendukung pemerintah. Kami berterima kasih kepada anggota Aprindo, khususnya yang terlibat dalam acara ini,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengumumkan kebijakan pemerintah terkait penerapan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) sebagai respons dari meningkatnya harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Dalam ketentuan ini, setiap eksportir minyak goreng harus mengalokasikan 20 persen dari jumlah yang diekspor untuk pasar dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
