Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Cegah Angka Kemiskinan Kembali Naik, Ekonom Sarankan Ini

Pemerintah dinilai harus berupaya keras untuk mengembalikan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi Covid-19.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 18 Januari 2022  |  19:32 WIB
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa (22/1/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA – Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 26,5 juta orang per September 2021, ekonom pesimistis angka kemiskinan mampu kembali ke level pra-pandemi.

BPS melaporkan jumlah angka kemiskinan turun 1,05 juta orang jika dibandingkan dengan posisi pada Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang terhadap September 2020.

Dosen Perbanas Institute Piter Abdullah menyampaikan bahwa tidak mudah untuk mengembalikan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi memang mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi, yang kemudian kembali menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran juga ikut menurun.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan. Ada provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi angka kemiskinannya tidak menurun atau bahkan meningkat, misalnya Papua.

Piter menjelaskan sepanjang 2021, pertumbuhan ekonomi Papua sangat tinggi, yakni tumbuh 14,28 persen pada kuartal I/2021. Selanjutnya pada kuartal II tumbuh 13,14 persen dan pada kuartal III bahkan mencapai 14,54 persen. Secara keseluruhan tahun lalu perekonomian Papua diperkirakan tumbuh di atas 14 persen.

“Tetapi pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut justru diikuti oleh peningkatan angka kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin di Papua pada tahun 2021 meningkat dari 26,86 persen menjadi 27,38 persen,’ katanya kepada Bisnis, Selasa (18/1/2022).

Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Papua yang lebih didorong oleh sektor pertambangan tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup sehingga tidak membantu mengentaskan kemiskinan.

Menurut Piter, pemerintah hendaknya tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi juga harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan menjamin terciptanya lapangan kerja.

Kemudian, menurut Piter, lambatnya penurunan angka kemiskinan juga terkait dengan upah riil buruh tani dan buruh bangunan yang merupakan pekerja miskin.

Sepanjang 2021, upah riil buruh tani hampir tidak mengalami kenaikan, sedangkan upah riil buruh bangunan justru mengalami penurunan.

Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami kenaikan dari Rp458.947 pada September 2020 menjadi Rp486.168 pada September 2021. Piter mengatakan, kondisi ini menunjukkan sebagian penduduk miskin masih mengalami kesulitan untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Oleh karena itu, menurut Piter pemerintah perlu meningkatkan program-program yang terfokus pada kelompok miskin.

“Tidak hanya sekedar bantuan tunai tetapi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, seperti program padat karya,” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah juga seharusnya tidak mendorong kenaikan inflasi, misalnya dengan menunda kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG, serta listrik. Pemerintah juga harus menjamin pasokan barang pangan,” kata Piter.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pertumbuhan Ekonomi kemiskinan penyerapan tenaga kerja
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top