Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN akan berada dalam kondisi yang ketat pada 2023—2024 seiring berbagai kebutuhan besar yang berjalan bersamaan.
Sejumlah agenda mulai dari penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, hingga pemilihan presiden sepanjang 2023-2024. Bebannya APBN makin berat dengan berjalannya pembangunan ibu kota negara atau IKN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser, Kalimantan Timur akan menggunakan APBN. Dia tidak mengungkapkan besarannya karena menurutnya akan terdapat perhitungan untuk kebutuhan dana dalam pembangunan tahap awal pada 2022—2024.
Sri Mulyani menyadari bahwa pembangunan IKN akan membuat kondisi APBN 2022 menjadi semakin ketat, terlebih adanya amanat untuk mencapai defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023. Kondisinya akan semakin menantang pada 2023 dan 2024 karena terdapat hajatan besar yang menanti, yakni pemilihan presiden (pilpres).
"2022—2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan tadi. Penanganan Covid-19, pemilihan umum, pembangunan IKN, akan melihat di dalam konteks anggaran," ujar Sri Mulyani pada Selasa (18/1/2022).
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyatakan penyelenggaraan pilpres mulai membutuhkan anggaran pada semester II/2022 untuk berbagai persiapan, meskipun nilainya masih kecil. Kebutuhan anggaran akan meningkat pesat pada 2023, terutama pada 2024 ketika hajat politik itu berlangsung.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah pun masih mengantisipasi berlanjutnya dampak pandemi hingga tahun depan, oleh karena itu alokasi anggaran penanganan Covid-19 masih ada pada 2023. Pemulihan ekonomi pun masih akan terus berlanjut, mengikuti perkembangan pandemi.
"2023 dan 2024 maka kita juga harus melihat perkembangan Covid-19, ada juga momentum lain, pemilu, yang anggarannya mungkin cukup besar pada 2023 dan 2024, kemudian pembangunan IKN ini. Nanti akan kami bahas bersama degan Bappenas," ujar Sri Mulyani.
Pemindahan ibukota di tengah pandemi Covid-19 sendiri terus menjadi sorotan, mulai dari aspek urgensinya, kebermanfaatannya, hingga beban finansialnya.
Sebelumnya, pada Senin (17/1/2022) dalam situs resmi ikn.go.id sempat tertulis bahwa 53,5 persen biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari APBN, sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Sehari setelahnya, pada Selasa (18/1/2022), terdapat perubahan informasi dalam situs itu. Di menu Sekilas IKN dan sub-menu sumber pembiayaan, tertulis bahwa skema pembiayaan utama berasal dari KPBU yang senilai Rp252,5 triliun (54,2 persen), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp123,2 triliun (26,4 persen), dan sisanya sekitar Rp88 triliun atau 19,4 persen berasal dari APBN.
