Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi mengatakan anggotanya belum menyiapkan infrastruktur rantai pasok dingin atau cold chain storage untuk distribusi vaksin booster tahun ini. Infrastruktur itu disebut menyita investasi yang relatif besar bagi industri farmasi dalam negeri yang bakal terlibat dalam program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga nanti.
Sekretaris Jenderal GP Farmasi Andreas Bayu Aji mengatakan asosiasinya juga belum diundang oleh Kementerian Kesehatan untuk membahas rencana pelibatan swasta dalam program vaksinasi booster tersebut.
“Belum ada teman-teman anggota GP Farmasi yang melakukan persiapan khusus dalam penyediaan atau pengadaan fasilitas cold chain storage ini,” kata Aji melalui pesan WhatsApp, Kamis (6/1/2022).
Aji meminta pemerintah segera memberikan peraturan penjelasan terkait dengan program vaksinasi booster yang melibatkan swasta itu. Harapannya, industri farmasi dapat menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program tersebut.
“Tadi pagi, sebagian pengurus GP Farmasi ada pertemuan di Kementerian Kesehatan juga belum diberitahu apapun terkait program vaksinasi tahap ketiga ini,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ihwal penetapan tarif vaksinasi booster Covid-19 tahun ini. Kendati demikian, Nadia mengatakan, program vaksinasi booster mandiri dapat dibiayai oleh badan usaha atau perusahaan yang dilakukan di rumah sakit BUMN, swasta hingga klinik swasta.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi menegaskan tarif vaksinasi booster belum ditetapkan oleh pemerintah hingga pekan ini. Nadia mengatakan kementeriannya masih menunggu kajian dari BPKP terkait dengan penentuan rentang tarif layanan itu.
“Tarif yang beredar saat ini bukanlah tarif vaksinasi dalam negeri, melainkan tarif vaksinasi di luar negeri. Tarif tersebut masih berupa perkiraan rentang harga yang berlaku di beberapa negara,” Nadia melalui siaran pers, Rabu (5/1/2022).
Selain itu, dia menambahkan, jenis dan dosis vaksin yang akan diberikan masih menunggu konfirmasi dan rekomendasi dari ITAGI dan studi riset booster yang sedang berjalan serta sesuai dengan persetujuan izin edar atau Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
“Pemberian vaksinasi booster tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, Lansia, peserta PBI, dan kelompok komorbid dengan immunocompromised,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menegaskan, kementeriannya tetap memberikan vaksinasi gratis dalam program pemerintah bagi Lansia, peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI, dan kelompok rentan lainnya.
