Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih menemukan sejumlah tantangan dan kendala di daerah.
Realisasinya tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, namun belum kembali ke level prapandemi. Salah satu aspek yang paling disoroti adalah masih besarnya dana pemerintah daerah tersimpan di perbankan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memperkirakan sisa saldo pemerintah daerah (pemda) pada Desember 2021 bisa mencapai Rp103 triliun.
"Karena dari Rp203 triliun [dana tersimpan November 2021] itu, ada sekitar 144 giro atau siap dibelanjakan. Ditambah dengan TKDD yang ditransfer Desember sekitar Rp70 triliun dan belanja sekitar 10 persen tambahan, jadi hitungan kami sekitar Rp95 triliun-Rp103 triliun," jelasnya saat konferensi pers, Selasa (4/1/2022).
Nantinya, informasi pasti saldo dana pemda di perbankan pada Desember 2021 akan dirilis oleh Bank Indonesia (BI). Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut menyoroti besarnya saldo dana pemda di perbankan.
Berdasarkan data per November 2021, saldo dana pemda di perbankan masih sebesar Rp203 triliun. Padahal, menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat sudah banyak mengalokasikan transfer ke daerah guna mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Misalnya, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditambah seiring dengan pendapatan negara yang menguat baik dari komoditas dan pajak. Dalam paparan Sri Mulyani, penyaluran DBH lebih tinggi karena penyaluran kurang bayar DBH sampai dengan tahun anggaran (TA) 2020 telah disalurkan sebesar Rp21,4 triliun.
Pada akhir tahun, penyaluran DBH tercatat sebesar Rp117,2 triliun atau lebih tinggi dari yang ditetapkan APBN sebesar Rp102 triliun. Artinya, penyaluran DBH melampaui target atau sebesar 114,9 persen.
"Pada November 2021, [dana yang tersimpan di rekening bank pemda] masih Rp203 triliun. Desember nanti akan kita lihat. Jadi, ini banyak yang sudah kita transfer, tapi masih ada di perbankan," ujarnya.
Secara keseluruhan, realisasi sementara anggaran TKDD yaitu Rp785,7 triliun atau 98,8 persen dari pagu anggaran Rp795,5 triliun. Realisasi ini tumbuh 3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari capaian tahun lalu yaitu Rp762,5 triliun.
Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), realisasi mencapai Rp377,8 triliun atau 96,8 persen dari pagu Rp390,3 triliun.
Selanjutnya, Sri Mulyani mencatat bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik merupakan yang terendah. "Untuk DAK fisik ini yang paling challenging. Sudah diberikan [ke pemerintah daerah] Rp65,2 triliun, tapi penyelesainnya Rp57,1 triliun atau hanya 87,5 persen," jelasnya.
Di sisi lain, realisasi DAK nonfisik relatif berada di jalur yang tepat yaitu Rp127,6 triliun atau 97,3 persen dari pagu Rp131,2 triliun. Bendahara negara mengatakan hal ini karena anggaran dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan prioritas lainnya.
Selanjutnya, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Istimewa (Dais) DIY terealisasi Rp20,8 triliun atau 97,7 persen dari pagu Rp21,3 triliun.
Terakhir, dua pagu anggaran hampir terealisasi secara keseluruhan, yakni Dana Insentif Daerah (DID) terserap 99,7 persen dari pagu Rp13,5 triliun, dan Dana Desa terserap Rp71,9 triliun atau 99,8 persen dari Rp72 triliun.
