Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) dengan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) akan dimulai Desember 2022.
Kepala Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Galuh Permana Waluyo mengatakan implementasi sistem berbasis MLFF ini dilakukan bertahap dan akan diterapkan secara penuh pada September 2023.
Aplikasi e-On Board Unit (OBU) nantinya siap diluncurkan kepada masyarakat pada Juli 2022.
"Ini membutuhkan sosialisasi yang cukup masif juga ya, kemudian kami akan mencoba pilot project kuartal III/2022 sehingga, nanti di Desember kita bisa implementasi MLFF dengan bertahap dan akan penuh dilakukan pada September 2023," ujarnya yang dikutip dalam Youtube Webinar ITS Indonesia, Minggu (2/1/2022).
Galuh menuturkan terdapat tiga cara yang dapat digunakan pengemudi dalam penerapan pembayaran tol tanpa sentuh yakni pertama menggunakan electronic on-board unit berupa aplikasi yang diunduh pada ponsel. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem pembayaran di gerbang tol.
Kedua, menggunakan OBU yang dipasang di kendaraan. Perangkat ini juga terintegrasi untuk melakukan pembayaran di gerbang tol. "Ini alatnya mahal dan masyarakat harus membeli alat dulu," katanya.
Ketiga dengan menggunakan electronic route ticket atau tiket sekali jalan untuk masyarakat yang tidak sering menggunakan jalan tol.
"Masyarakat bisa memilih cara sesuai kebutuhan. Misalnya jika tidak sering memakai jalan tol, mungkin masyarakat bisa memanfaatkan tiket sekali jalan," ucapnya.
Penggunaan sistem MLFF di jalan tol ini bisa menghemat waktu 30 detik hingga 5 menit yang biasanya dibutuhkan untuk transaksi di gerbang tol dengan cara sebelumnya.
Pasalnya, sistem pembayaran ini diterapkan karena adanya survei Worldbank tahun 2019 bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat kemacetan US$4 miliar atau setara Rp56 triliun.
Sementara pada 2020, Kementerian PUPR saat melakukan feasibility study atau studi kelayakan terkait MLFF menunjukkan kerugian akibat antrian di gerbang tol (GT) diperkirakan mencapai US$300 juta atau setara Rp4,4 triliun per tahun.
"Selain itu antrian di gerbang tol berdampak besar pada polusi udara," tuturnya.
Untuk diketahui, sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF dengan teknologi GNSS merupakan prakarsa dari badan usaha (unsolicited project) asal Hongaria yaitu Roatex Ltd Zrt yang telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019.
Hingga akhirnya, Roatex Ltd Zrt ditetapkan sebagai pemenang lelang Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dikukuhkan Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021.
Proyek KPBU senilai Rp6,4 triliun untuk masa konsesi 10 tahun yang dilandasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai.
