Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mencatatkan realisasi terendah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Hal itu dinilai terjadi karena pemerintah ingin didatangi UMKM, alih-alih mendatangi untuk memberi insentif.
Pemerintah memproyeksikan realisasi anggaran PEN pada akhir 2021 hanya mencapai Rp658,9 triliun, atau 88,5 persen dari pagu Rp744,7 triliun. Dari lima sektor PEN, hanya dukungan bagi korporasi berupa insentif usaha yang realisasinya tembus target.
Sementara itu, realisasi anggaran PEN untuk usaha wong cilik atau UMKM menjadi yang paling bontot. Perkiraannya, dukungan UMKM hanya akan terealisasi Rp116,2 triliun atau 76,9 persen dari pagu.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pemerintah kurang berupaya mendatangi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan insentif. Saat ini, menurutnya, kecenderungan pemerintah itu ingin didatangi pelaku UMKM.
“Jemput bola dong. Realisasi insentif pajak bagi UMKM itu kan belum menyentuh seluruh pelaku usaha karena sifatnya lebih ke arah menunggu, harusnya pemerintah jemput bola,” ujar Bhima kepada Bisnis, Kamis (30/12/2021).
Menurutnya, semestinya pemerintah mendatangi pelaku usaha sesuai basis data yang ada. Ketika data itu masih berantakan, justru upaya jemput bola dapat memperbaiki basis data UMKM yang akan bermanfaat untuk berbagai program ke depannya.
Baca Juga
Bhima menilai bahwa UMKM masih akan membutuhkan bantuan insentif pada tahun depan. Pemerintah perlu menyediakan insentif yang tepat agar UMKM berkembang, misalnya dengan adaptasi teknologi.
“Kalau sekarang pemerintah ingin mendorong UMKM go digital, dorong dong bantuannya, misalnya dengan subsidi internet atau subsidi ongkos kirim, sehingga mereka bisa mempercepat pemulihan untuk masuk ke ekosistem digital,” ujarnya.
