Bisnis.com, JAKARTA – Realestat Indonesia (REI) mengakui berbagai kebijakan dan insentif pemerintah di sektor properti pada masa pandemi telah banyak membantu pengembang untuk bertahan dan melanjutkan usaha.
Kebijakan itu, kata Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida, mulai dari penerbitan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), relaksasi loan-to-value (LTV) atau DP 0 persen, hingga kemudahan restrukturisasi kredit yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Namun di sisi lain, lanjutnya, setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada 2 November 2020, pelaku usaha khususnya di industri real estat justru mengalami kesulitan dalam berbagai kegiatan berbisnis, khususnya di bidang perizinan karena belum siapnya infrastruktur digital maupun sumber daya manusia untuk mengimplementasikan UUCK secara utuh.
Ditambah lagi pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam amar putusannya menetapkan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat. Hal itu menciptakan adanya ketidakpastian hukum.
REI sendiri melaksanakan Rakernas pada Senin (20/12/2021) dengan di dalamnya menggelar talkshow “Mengatasi Kendala Proses Perizinan OSS” dan “Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui BP Tapera”.
Talkshow itu, kata Totok, diharapkan melahirkan titik terang serta inspirasi dari seluruh pengurus REI di daerah agar iklim investasi properti semakin baik.
Rakernas itu, yang digelar di Jakarta secara online dan offline serta bertema Menyatukan Langkah dan Strategi Bisnis Realestat Pasca-Pandemi dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden saat membuka Rakernas REI 2021 berharap pengembang bisa menjaga momentum dalam pemulihan properti pada tahun depan. Apalagi sektor properti sudah memperlihatkan kinerja yang baik dengan kontribusi produk domestik bruto (PDB) hingga 13,6% pada 2020.
“Kebangkitan properti sangat penting karena berhubungan dengan rantai pasok yang cukup besar, yaitu 172 bisnis lain. Artinya, kebangkitan properti akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Jokowi.
Kepala Negara juga mendorong sektor properti untuk mengisi kesempatan yang terbuka akibat pandemi. Jokowi mengajak pengembang bersatu dan terus membangun hunian, tidak terkecuali demi mencapai target pembangunan sejuta rumah dan pembangunan ibu kota baru.
“Kami ingin mengingatkan kalau pemerintah bukan hanya membantu kelas menengah atau menengah atas saja, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan stimulus-stimulus agar bisa memiliki hunian yang layak," ujarnya.
Jokowi mengatakan pula bahwa kemudahan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap investor. Kehadiran para investor sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau investornya dari luar berarti membawa uang ke sini. Artinya, peredaran uang makin besar dan itu akan menimbulkan efek daya beli masyarakat juga akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga naik,” tutur Presiden.
Setelah sesi talkshow dilanjutkan sesi persidangan untuk menyusun program organisasi di tahun depan, serta sesi terakhir diumumkan pemenang REI Award 2021, penganugerahan bergengsi bagi proyek properti dari berbagai kategori mulai dari rumah bersubsidi hingga properti komersial.
Di dalam Rakernas 2021, REI turut menyoroti mengenai peran BP Tapera yang mulai awal 2022 mulai menghimpun, menyediakan, dan menyalurkan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
“Sebagai asosiasi yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, REI terus berupaya untuk menjadi rekan pemerintah yang solutif dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan di sektor properti dari proses pembentukan badan usaha, hingga penjualan produk properti,” tegas Totok.
Sektor Prioritas
Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto dalam sambutannya mewakili Menteri ATR/BPN di forum tersebut mengapresiasi sektor properti yang selama masa pandemi masih memperlihatkan pertumbuhan.
“Kami mengapresiasi REI dan anggotanya yang memberi pertumbuhan yang signifikan terhadap perekonomian negara,” ujarnya.
Secara terpoerinci, Himawan menyebutkan dampak positif sektor properti baik pada serapan tenaga kerja dan multiflier efek lainnya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau pada 2022 sektor properti masuk dalam cluster yang diprioritaskan.
“Pemerintah berencana memprioritaskan properti, termasuk mendorong dengan kebijakan fiskal," kata mantan Direktur Utama Perumnas tersebut.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid yaki 2022 menjadi tahun kebangkitan properti. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mendukung agar Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diperpanjang hingga tahun depan.
“Saya sudah bahas juga dengan Kemenko agar PPN DTP diperpanjang," ungkap Khalawi saat memberi sambutan mewakili Menteri PUPR.
Dia juga menyebutkan pemerintah akan mendukung agar ke depan proses perizinan bisa semakin mudah seperti yang diinstruksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
