Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Di Balik Kesibukan Forum G20, Rentetan Isu Penting Menumpuk

Baru permulaan saja, Forum G20 yang diadakan di Indonesia mulai ramai. Isu-isu beragam mulai dari kesehatan, pemulihan ekonomi, mata uang digital, pajak minimum, bantuan IMF dan transisi energi hijau sudah memanas. Berikut rangkumannya.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 13 Desember 2021  |  20:30 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selaku Pimpinan Jalur Keuangan G20 pada konferensi pers Kick-off G20 Finance Track, Kamis (9/12/2021) - Dokumentasi BI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo selaku Pimpinan Jalur Keuangan G20 pada konferensi pers Kick-off G20 Finance Track, Kamis (9/12/2021) - Dokumentasi BI

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan pertama Forum G20 Jalur Keuangan pada tingkat deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di bawah Presidensi Indonesia telah selesai.

Acara yang merupakan pembuka dari agenda jalur keuangan G20 atau Finance Track ini banyak diapresiasi oleh para delegasi negara anggota dan organisasi internasional, baik secara teknis dan substansi. Akan tetapi, tidak berarti kegiatan Presidensi G20 di Indonesia dalam setahun ke depan akan berlangsung tanpa menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi pembahasan isu.

Baru permulaan saja, isu mulai dari kesehatan, mata uang digital, pajak minimum, bantuan IMF dan transisi energi hijau kian memanas.

Seperti diketahui, agenda Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meetings di bawah Presidensi G20 Indonesia berlangsung secara hibrida, atau secara daring dan luring di Nusa Dua, Bali, 9-10 Desember 2021. Terdapat enam sesi pertemuan yang membahas enam agenda prioritas usungan Indonesia.

Para delegasi yang hadir utamanya merupakan dari pihak deputi lembaga otoritas fiskal (kementerian keuangan) dan bank sentral negara G20, serta perwakilan lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), World Health Organization (WHO), dan sejumlah organisasi lain.

Selama 9-10 September 2021, Indonesia sebagai pemegang kepemimpinan forum tahun ini mendengarkan masukan dan saran dari delegasi negara anggota serta organisasi internasional. Berbagai input tersebut nantinya akan dibawa ke pertemuan selanjutnya pada Februari dan Juli 2022.

Hasil pertemuan masing-masing FCBD selanjutnya akan diteruskan ke pertemuan di tingkat lebih tinggi yaitu tingkat menteri dan gubernur dan bank sentral, atau Finance Minister and Central Bank Governors (FCMBG). Pertemuan tersebut akan dilaksanakan selama empat kali di 2022 sebelum diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia pada Oktober 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir pada sejumlah sesi acara FCBD pertama mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu inti dari setahun berjalannya forum. Karena, FCBD akan membahas pertama kali berbagai topik yang menjadi perhatian bersama dari negara anggota G20 yang memengaruhi perekonomian dunia.

Seperti diketahui, G20 berisikan 20 negara (dan kawasan Uni Eropa) terbesar di dunia yang menentukan lebih dari 80 persen ekonomi dunia, 75 persen arus perdagangan, dan 60 persen populasi dunia. Tahun ini, presidensi oleh Indonesia mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger". Sejalan dengan hal itu, sebagai negara berkembang pertama yang memimpin forum bergengsi ini, tak ayal Indonesia turut mendorong kepentingan negara-negara berkembang yang "suaranya" tidak diwakilkan dalam forum ini.

Selain itu, Indonesia pun menggunakan posisi kepemimpinannya untuk mengundang berbagai negara berkembang lainnya, khususnya ASEAN, untuk menyuarakan perhatian mereka di bidang ekonomi dan sosial-politik.

"Ini menggambarkan solidaritas Indonesia terutama sebagai emerging countries dunia yang mengalami dampak dari pandemi terhadap ekonomi dunia selama dua tahun ini, bisa berjalan bersama-sama," tutur Ketua Bidang I Presidensi G20 Indonesia Jalur Keuangan tersebut di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

Sri Mulyani menjelaskan enam isu ekonomi dan keuangan yang akan dibahas pada Finance Track Presidensi G20 Indonesia. Pertama, exit strategy atau kebijakan ekonomi pascapandemi.

Kedua, upaya mengatasi dampak pandemi atau scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh bank sentral.

Keempat, perihal inklusi keuangan. Sri Mulyani mengungkapkan agenda ini akan mengeluarkan kesepakatan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran.

Kelima, keuangan berkelanjutan (sustainable finance), di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara.

Keenam, perpajakan internasional. Forum akan membahas paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan.

Selain perihal ekonomi dan keuangan, isu lain yang justru tidak kalah penting - bahkan lebih sentral - untuk dibahas pada FCBD dan forum-forum lainnya di G20 adalah masalah kesehatan dan penanganan Covid-19. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan FCBD juga menyoroti masalah distribusi vaksin Covid-19 dan kesiapan arsitektur kesehatan dalam menghadapi pandemi, yang belum merata di dunia.

"Karena banyak negara berkembang yang belum mampu melakukan vaksinasi. Ini menjadi sangat penting untuk [mewujudkan] recover together, recover stronger. Bagaimana negara berkembang mempercepat vaksinasi Covid-19," tuturnya.

Secara garis besar pun, Presiden Joko Widodo menetapkan isu kesehatan atau penanganan Covid-19 sebagai prioritas pertama dalam tiga isu utama yang harus dibahas dalam Presidensi G20 oleh Indonesia. Dua isu lainnya adalah isu digitalisasi dan perubahan iklim/transisi menuju ekonomi hijau.

Pertama, aspek exit policy yang paling disoroti oleh Indonesia bahkan dunia adalah normalisasi kebijakan ekonomi dan keuangan pascapandemi.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan bahwa seluruh delegasi yang hadir pada FCBD sepakat membahas risiko normalisasi kebijakan lebih dini untuk dibahas lebih lanjut.

"Karena tentunya risiko itu akan memengaruhi outlook [ekonomi] dari masing-masing negara," jelas Dody yang memimpin forum selama dua hari pada konferensi pers hasil FCBD pertama, Jumat (10/12/2021).

Dody menekankan normalisasi kebijakan pascapandemi harus dilakukan secara smooth dan gradual (bertahap), untuk menghindari normalisasi yang prematur. Tidak bisa terlalu cepat, dan juga tidak bisa terlalu lama. Oleh sebab itu, penting agar normalisasi kebijakan dikomunikasikan dengan baik. Khususnya kebijakan moneter seperti kenaikan Federal Fund Rate (FFR).

Menurut Dody, komunikasi terakhir Federal Reserve (bank sentral Amerika Serikat) menyatakan bahwa inflasi tinggi yang terjadi saat ini bersifat less-transitory. Hal itu, tambah Dody, memicu reaksi pasar untuk berasumsi bahwa tapering akan dilaksanakan lebih dini, dan kenaikan FFR yang lebih cepat atau maju ke 2022 dari sebelumnya direncakan pada 2023.

"Ini yang masih sulit untuk dilihat oleh pasar sekiranya menuju ke mana kebijakan The Fed akhirnya diputuskan. Dalam kondisi apapun, volatilitas akan menjadi dampaknya. Aliran modal pasti akan terdampak. Dalam beberapa minggu terakhir, net-nya cenderung lebih banyak keluar daripada masuk di negara-negara emerging," tuturnya.

Berdasarkan ulasan organisasi internasional dan negara-negara anggota, perekonomian kini berada di jalan pemulihan namun melambat. Pelambatan ini dipicu oleh masalah kesehatan atau pandemi, inflasi yang tinggi, disrupsi supply side, serta krisis perubahan iklim.

International Monetary Fund (IMF) yang turut hadir sebagai delegasi juga memperkirakan sejumlah faktor krisis yang terjadi di dunia saat ini bisa memberikan efek yang berkelanjutan khususnya pada ekonomi negara-negara yang rentan.

First Deputy Managing Director IMF Geoffrey Okamoto mengatakan sejumlah krisis yang di antaranya bisa memicu kerentanan tersebut meliputi penyebaran virus dan kehadiran varian baru, normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan disrupsi rantai pasok global.

"Krisis ini bisa jadi memberikan dampak atau luka yang berkelanjutan pada negara dan kelompok yang rentan. Tidak hanya itu, masih ada juga downside risk dari varian baru Omicron yang menciptakan ketidakpastian terkait dengan perkembangan pandemi," jelasnya pada konferensi pers di sela pertemuan FCBD G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12/2021).

Selain itu, risiko dari tapering off yang lebih dini dari negara-negara maju diperkirakan bisa meningkatkan potensi spill over pada negara-negara berkembang.

Oleh sebab itu, Okamoto menyampaikan bahwa negara-negara anggota G20 memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dan menghasilkan solusi-solusi untuk perekonomian global. Hal itu dimulai dengan mendorong penanganan pandemi Covid-19.

Adapun, IMF memperkirakan ekonomi global tahun ini akan tumbuh 5,9 persen, dan akan menurun pada 2022 yaitu ke 4,9 persen.

Di sisi lain, scarring effect atau luka ekonomi pascapandemi, ini juga dinilai perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih struktural. Terutama, bagi masalah yang berkaitan dengan penutupan sejumlah produksi dan korporasi akibat pandemi.

Untuk itu, delegasi G20 juga menyoroti tidak hanya masalah ekonomi, akan tetapi juga pada sektor tenaga kerja yang membutuhkan skill baru pada kebiasaan baru (new normal) yaitu skill IT dan digital.

Kedua, perlunya penguatan arsitektur keuangan internasional, salah satunya dengan penguatan keuangan dan tata kelola IMF sebagai pusat safety net bagi keuangan global.

Penguatan permodalan IMF ini menjadi penting akibat banyaknya negara-negara yang sangat membutuhkan permodalan guna melunaskan kewajibannya. Dody menyebut pembahasan isu international financial architecture (IFA) merupakan isu yang selalu dibahas pada forum G20 dari tahun ke tahun.

Tidak hanya permodalan, forum G20 turut membahas penguatan pada sisi representasi atau voting dari masing-masing negara anggota IMF. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memandang perlunya penyesuaian kuota untuk lebih merefleksikan voting power berdasarkan skala ekonomi negara anggota.

Menurut Dody, pembahasan ini merupakan salah satu pembahasan yang sulit dalam mencapai titik temu. Hal ini sangat tergantung dengan kemauan suatu negara, dengan voting power yang lebih besar, untuk mengurangi porsi kekuatannya agar diserahkan ke negara lain guna lebih menjunjung representasi atau keterwakilan.

"Kuota kalau dengan posisi sekarang belum merefleksikan voting power yang mencerminkan skala ekonomi negara tersebut. Ini diminta untuk dinaikkan kuotanya [untuk selain negara maju] tapi dibagi sesuai dengan skala ekonomi yang representatif. China itu dicerminkan sebagai kekuatan ekonomi, namun kalau mau dinaikkan [kuotanya] maka ada negara lain yang dikorbankan [dikurangi kuotanya]. Eropa, misalnya itu mau tidak dikurangi [kuotanya]," jelas Dody.

Terkait dengan peran IMF, Dody menjelaskan pentingnya bagi negara-negara miskin yang terdampak pandemi untuk bisa mendapatkan bantuan dari pengelola keuangan internasional tersebut. Contohnya, seperti alokasi Special Drawing Rights yang disalurkan beberapa bulan lalu ke negara-negara anggota yang membutuhkan.

IMF, yang hadir dalam forum, mengatakan bahwa organisasinya memiliki sumber pendanaan yang dibutuhkan bagi negara-negara yang mengajukan bantuan dalam menghadapi tantangan struktural.

Negara-negara tersebut akan diberikan akses terhadap pendanaan dari IMF serta saran kebijakan, pendampingan ahli dan teknis, pengembangan kapasitas, begitu pula dalam melakukan transisi baik terkait dengan kebijakan pascapandemi maupun menuju energi bersih yang menjadi prioritas G20.

Kendati demikian, First Deputy Okamoto sebagai delegasi mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada rencana untuk menyalurkan kembali alokasi SDR. Terkait dengan kontribusi IMF bagi negara-negara yang membutuhkan, kini proposal lengkap bagi keanggotaan negara-negara yang membutuhkan tengah dipertimbangkan untuk pertemuan di musim semi tahun depan (IMF Spring Meeting 2022). Keanggotaan ini akan membantu negara-negara yang perlu mengatasi masalah struktural lama.

"Kami sangat terlibat dengan presidensi G20 dan anggotanya dalam aspek yang luas. Kendati kami tidak menyediakan pendanaan, kami menyediakan bimbingan dan keahlian kebijakan, dukungan analitis kepada negara-negara anggota. Kami terlibat secara langsung dengan suatu negara untuk menemukan apa tantangan spesifik yang dimiliki dan respon kebijakan yang tepat untuk mengatasinya," katanya.

Di sisi lain, pembahasan mengenai arsitektur keuangan juga meliputi pembahasan tentang mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Pembahasan fokus utamanya pada dampaknya terhadap aspek makrofinansial dan efektivitas kebijakan moneter dan sistem keuangan.

Ketiga, para delegasi membahas tentang regulasi sektor keuangan dan inklusi keuangan, agar sektor keuangan bisa keluar dari kebijakan akomodatif saat ini untuk mendukung penanganan pandemi dan dampaknya, pada waktu (timing) yang tepat.

"Stabilitas sistem keuangan saat ini tentunya terjaga. Karena banyak negara melakukan relaksasi kebijakan. Kapan timing relaksasi itu dilepas? Karena ini juga akan membentuk sistem keuangan yang kuat, kembali ke posisi yang normal dengan menghindari normalisasi prematur," kata Dody.

Kripto, Energi Hijau dan Pajak

Isu lain yang cukup menjadi sorotan adalah keuangan digital. Dody mengatakan seluruh delegasi sepakat agar Presidensi G20 tahun ini untuk membahas sejumlah isu terkait seperti cybersecurity, cyberfraud, dan cryptocurrency.

"Aset kripto ini aset, sudah banyak negara tidak mengakui [sebagai mata uang]. Ini lebih ke aset penanaman investasi, tidak ke currency). Memamg ini kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Tinggal prioritas saja atur, silakan jadi currency asal ada transparansi," jelas Dody mewakili delegasi.

Keempat, Indonesia menyatakan bahwa harus ada hasil yang berwujud atau konkret dalam pembahasan transisi ekonomi hijau. Sebelumnya, sudah ada roadmap yang disiapkan oleh presidensi sebelumnya yaitu Italia pada 2021. Sejalan dengan peran presidensi, Indonesia menyatakan bahwa ingin menjadi contoh dalam transisi energi hijau dengan membuat piloting project.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra yang mewakili otoritas fiskal dalam memimpin forum mengatakan bahwa Indoensia mengusulkan beberapa agenda kerangka kerja untuk pembiayaan berkelanjutan atau hijau, pengembangan kapasitas pembiayaan bagi negara-negara berkembang dan miskin, serta cara mengakses pendanaan global guna membantu transisi.

"Di sini juga akan dibahas suatu showcase atau program yang lebih nyata dalam bentuk project yaitu Energy Transition Mechanism [ETM]. Transisi menuju energi lebih hijau. Kita akan di-support oleh beberapa negara, dan akan kita coba tampilkan dan mudah-mudahan Presidensi Indonesia bisa mencapai hasil nyata bagi sesi keempat ini," kata Wempi pada kesempatan yang sama.

Menurut Wempi, nantinya pembiayaan mekanisme transisi ke energi hijau diharapkan bisa mengandalkan dukungan pembiayaan dari pembiayaan gabungan atau blended finance dari negara-negara maju, filantropi, pemodal internasional, serta bank-bank pembangunan multilateral (multilateral development banks).

Dia menambahkan bahwa beberapa pihak bank-bank pembangunan multirateral sudah ada yang melakukan pembicaraan terkait dengan proyek tersebut. Dia menilai para delegasi yang hadir pada FCBD mendukung proyek ini.

Kendati demikian, transisi hijau merupakan salah satu isu yang paling sulit mendapatkan kesepakatan atau paling banyak diperdebatkan dalam forum-forum internasional, termasuk G20.

Sri Mulyani bahkan menyebut penagihan komitmen negara-negara maju dalam pembiayaan berkelanjutan sebesar US$100 miliar per tahunnya akan menjadi salah satu prioritas presidensi.

Awalnya, komitmen tersebut direncanakan untuk diimplementasikan pada 2020, namun akhirnya ditunda menjadi 2023 dengan berbagai pertimbangkan.

"Dalam sustainable finance, [dibahas] bagaimana akses pendanaan global. Indonesia akan mengoordinasikan standardisasi. Lalu, akan ada nanti pembahasan bbilateral beberapa negara untuk perincian proses bagaimana bantuan pendanaan global menuju ekonomi hijau," terangnya.

Pembiayaan ETM ini memiliki dua macam investasi. Pertama, investasi untuk mempensiunkan lebih dini pembangkit listrik dari batu bara yang mendominasi PLTU di dunia, termasuk Indonesia. Kementerian ESDM menyebut target penghentian PLTU batu bara menjadi 9,2 GW sebelum 2030. Kedua, investasi kepada pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) atau yang lebih hijau.

Kelima, delegasi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan infrastruktur yang sudah ada dengan peningkatan kualitas. Indonesia mengusulkan pada forum G20 terkait dengan inklusivitas program infrastruktur untuk ikut melibatkan pemerintah daerah.

Indonesia juga mengusulkan pengembangan kapasitas infrastruktur yang memiliki nilai kelayakan tinggi untuk pembiayaan oleh perbankan (bankable projects). Penekanan infrastruktur yang paling ditekankan oleh Presidensi G20 tahun ini adalah infrastruktur digital.

Oleh sebab itu, forum FCBD turut mengusulkan adanya pusat keunggulan untuk menjadi suatu benchmark untuk standar pembangunan infrastruktur berbasis digital.

Dalam hal ini, tambah Wempi, standar yang dimaksud adalah kemampuan bagi infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Hal tersebut diharapkan bisa mengembangka potensi kerja sama dengan investor global.

Keenam, FCBD pertama sekaligus forum G20 jalur keuangan perdana ini memutuskan akan menandatangani konvensi terkait dengan hak pemajakan perusahaan multinasional pada pertengahan 2022.

Pembahasan terkait dengan pemajakan internasional ini sebelumnya sudah dibahas dalam dua pilar solusi untuk tantangan perpajakan atau Two-Pillar Solutions oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework.

Pilar pertama mengatur taxing right atau hak pemajakan terhadap multinational corporations profit atau keuntungan dari perusahaan-perusahaan multinasional. Peran forum G20 nantinya yaitu memformulasikan hak pemajakan baik dari masing-masing negara sumber perusahaan atau negara pasar dari perusahaan yang dipajaki.

Wempi mengatakan bahwa pembahasan pilar pertama berlangsung secara progresif. Seluruh delegasi negara G20 dan organisasi internasional menyambut baik penandatanganan konvensi dengan segera.

"Biasanya setelah penandatanganan konvensi akan ada proses ratifikasi ke peraturan domestik. Indonesia sudah menetapkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. [Konvensi] ini mungkin akan menjadi backbone dari beberapa pasal yang sudah ada terkait dengan proses dan hak pemajakan profit dari multinational corporations," tuturnya.

Berbeda dengan pilar pertama, Wempi menyebut proses pembahasan pilar kedua pada forum FCBD pertama masih akan berlangsung ke depannya. Namun, dia mengaku bahwa delegasi menyambut baik untuk mempercepat pembahasan kerangka kerja terkait dengan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen.

Forum G20

FCBD pertama dihadiri secara hibrida oleh delegasi dari 20 negara anggota G20, dan lembaga internasional seperti World Bank, IMF, OECD, dan lain-lain. Terdapat 68 delegasi dari 20 negara, dan 15 orang perwakilan dari lembaga internasional.

FCBD nantinya akan digelar selama tiga kali dalam setahun masa Presidensi. Setelah pertemuan pertama pada pekan lalu, dua pertemuan lainnya akan digelar pada Februari dan Juli 2022, secara simultan sebelum Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) pada Februari, April, Juli, dan Oktober.

Selain itu, pertemuan akan dilaksanakan pada level Working Group untuk membahas berbagai program maupun kesepakatan. Forum G20 akan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para Pemimpin Dunia yang rencananya akan digelar pada Oktober 2022.

Pertemuan utamanya akan dilaksanakan di Jakarta (Sherpa) dan di Bali (Finance). Panitia Nasional G20 menyebut akan ada sekitar 90 pertemuan yang sudah direncanakan di Bali, dan di Jakarta dengan jumlah yang lebih sedikit.

Pemerintah menyampaikan bahwa akan ada sekitar 150 pertemuan pada level working group, deputi, menteri dan gubernur bank sentral, side events hingga KTT di akhir masa presidensi. Masih ada sekitar 10 bulan lagi untuk meralisasikan konvensi, kebijakan, maupun kesepakatan yang substansial dan berdampak bagi dunia, sebagai legacy dari Presidensi Indonesia.

"Memang di dalam pertemuan pertama belum terlihat banyak perbedaan [pandangan antara delegasi]. Secara garis besar, mereka punya kesamaan pandangan terkait dengan masalah seperti vaksinasi yang harus dilaksanakan secara serempak," tutup Deputi Dody.

Hal ini sekaligus menjadi harapan kebangkitan dunia tahun depan. Sinyal itu dimulai dari Forum G20 2022 di Bali. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak sri mulyani imf Presidensi G20 Indonesia
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top