Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menyampaikan bahwa dimulainya Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) pada 9-10 Desember 2021 telah berjalan dengan baik.
“Kualitas persiapan Presidensi Indonesia diapresiasi oleh seluruh peserta dari sisi penyiapan substansi maupun penyelenggaraan acara yang berlangsung secara hybrid dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami mengapresiasi seluruh peserta Finance Track atas kolaborasi antar instansi yang kuat, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dan juga rekan-rekan media,” katanya, Jumat (10/12/2021).
Dody menyampaikan, enam agenda yang dibawa Presidensi Indonesia telah dibahas dengan seluruh peserta dan mendapat dukungan yang baik.
Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) membahas enam topik yang dibahas dalam enam sesi. Isu utama yang dibahas pada sesi pertama yaitu prospek ekonomi global dan risiko, normalisasi kebijakan terkait pandemi, serta dampak jangka panjang pandemi.
Pada pembahasan normalisasi kebijakan terkait pandemi, mayoritas anggota menyampaikan pentingnya koordinasi distribusi vaksin dan kebutuhan pembiayaan vaksin, perlunya komunikasi dan pentahapan yang tepat dalam melakukan normalisasi kebijakan.
Selain itu, reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dinilai dapat mendukung upaya mengatasi dampak jangka panjang pandemi.
Pada sesi kedua, pembahasan yang dilakukan mencakup, jaring pengaman keuangan internasional, isu-isu utang negara miskin, mata uang digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency).
Pada Sesi ketiga, dilakukan pembahasan terkait bagaimana memperkuat stabilitas sektor keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembahasan pada agenda regulasi sektor keuangan mencakup normalisasi kebijakan terkait pandemi di sektor keuangan agar dapat mendukung pemulihan dan tetap menjaga stabilitas sektor keuangan.
Untuk sesi keempat, dibahas mengenai keuangan berkelanjutan yang berkaitan dengan agenda-agenda terkait lingkungan dimana para Deputi menyampaikan dukungan untuk transisi menuju ekonomi hijau yang lebih adil dan terjangkau.
Selanjutnya, pada sesi kelima didiskusikan isu mengenai infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Para Deputi juga membahas mengenai pentingnya inklusivitas infrastruktur pada pemerintah daerah.
Pada agenda terakhir, dibahas mengenai perpajakan internasional dimana para Deputi sepakat untuk dapat segera mengimplementasikan Pilar 1 dan Pilar 2 untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil dan stabil.
