Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya dalam membentuk sistem penentuan harga tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan harga tanah menjadi hal yang semakin penting akhir-akhir ini dan juga di masa depan karena pemerintah dalam hal ini, sangat serius untuk memajukan infrastruktur terkait jalan tol, bandara, dan keperluan lainnya.
"Untuk itu, di masa depan perlu dilakukan rekonstruksi penggunaan tanah, terutama untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi," ujarnya dikutip dari Laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (10/12/2021).
Sofyan tak memungkiri dalam menetapkan harga tanah masih terkendala, salah satunya mencari mekanisme untuk menentukan harga tanah yang adil.
Menurutnya, apabila diperlukan adanya penentuan harga tanah secara umum sehingga di Indonesia diharapkan memiliki sistem yang beroperasi secara nasional.
"Bantuan teknis dari Bank Dunia diharapkan juga dapat mewujudkan nilai tanah yang berkeadilan dan meminimalkan spekulasi dari para spekulan yang bisa membuat kenaikan harga tanah tidak sesuai dengan mekanisme pasar," tuturnya.
Practice Manager/Urban, Land and Disaster Risk Management World Bank Ming Zhang menuturkan jika Kementerian ATR/BPN telah menjadi mitra penting Bank Dunia dalam mendukung program keduanya (Kementerian ATR/BPN dan Bank Dunia).
Bank Dunia akan memberikan dukungan teknis berupa masukan dan mendukung Kementerian ATR/BPN terkait dengan perencanaan tata ruang.
"Untuk di Indonesia, Bank Dunia akan mengadakan proyek percontohan dalam menguji sistem penilaian harga digital. Tujuannya, nanti agar sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem penentuan harga bangunan. Bank Dunia juga membantu pemerintah dalam mengembangkan sistem penentuan harga properti atau tanah serta mendukung administrasi perpajakan," terangnya.
