Bisnis.com, JAKARTA - Investasi jalan tol di Indonesia dinilai masih sangat menarik bagi para investor. Ini fakta-fakta tentang investasi jalan tol di RI yang perlu diketahui.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemen PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan sektor infrastruktur dan perumahan dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai Rp2.058 triliun.
Dia menuturkan anggaran tersebut terdiri dari SDA senilai Rp577 triliun, perumahan Rp780 triliun, cipta karya permukiman senilai Rp128 triliun, dan jalan dan jembatan Rp573 triliun.
Dari total kebutuhan anggaran infrastruktur senilai Rp2.058 triliun tersebut hanya sebesar 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dibiayai oleh pemerintah dan 70 persen atau Rp1.435 triliun berasal dari pembiayaan swasta.
"Prioritas kami untuk pembiayaan infrastruktur ini pada sektor privat," ujarnya dalam webinar Webinar Indonesia’s Toll Road Infrastructure Competitiveness In Global Prespective, Rabu (8/12/2021).
Meski demikian, dia mengaku tantangan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia. Pertama, adanya gap besar dalam pembiayaan infrastruktur antara pemerintah dengan swasta. Adapun, gap tersebut senilai Rp370 triliun dimana pembiayaan dari pemerintah senilai Rp203 triliun dengan kebutuhan anggaran Rp573 triliun.
Tantangan kedua yakni terjadi disparitas kemantapan jalan antara jalan nasional, provinsi, dan jalan daerah. Untuk jalan nasional sepanjang 47.017 km memiliki kemantapan jalan 92 persen, jalan provinsi sepanjang 54.554 km memiliki kemantapan jalan 74%, dan jalan daerah sepanjang 437.728 km memiliki kemantapan jalan 81 persen.
"Ini tantangan bagaimana kita improve kondisi jalan ini agar memiliki kondisi kemantapan jalan yang sama," katanya.
Di tahun 2019, Pemerintah telah membangun seluruh ruas tol utama Trans Jawa. Ditargetkan pada 2024, pemerintah dapat membangun seluruh ruas backbone Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pada tahun berikutnya ditargetkan dapat membangun seluruh ruas tol Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.
Herry tak menampik harus kreatif dalam pembiayaan infrastruktur jalan tol. Adapun, skema pembiayaan yang dilakukan dengan cara inovasi pembiayaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menuturkan hingga akhir 2020, terdapat 2.346 km jalan tol yang telah beroperasi dan dioperasikan oleh 40 perusahaan bisnis jalan tol. Menurutnya, Indonesia telah melalui berbagai tahapan dalam pembangunan jalan tol sehingga saat ini menjadi juara proyek PPP untuk negara.
Model ITRA telah berhasil mengelola ekspektasi publik kepentingan sektor swasta dan sektor swasta dan harus terus memainkan peran seperti itu. Untuk jalan tol, covid-19 bukan penyebab turunnya permintaan dan karenanya pendapatan, kebijakan pemerintah. Dia menilai, pemerintah perlu mengenali risiko baru dalam proyek jalan tol dan mengembangkannya strategi mitigasi dan adaptasi.
"Inovasi akan menjadi kata kunci keberlanjutan infrastruktur jalan tol bisnis, belajar adalah bagian dari kesuksesan," tuturnya.
Danang menilai pandemi Covid-19 harus dilihat sebagai momentum percepatan inovasi, keuangan, teknologi, penciptaan nilai, dan tata kelola.
MENARIK MINAT INVESTOR
Dalam kesempatan yang sama, Senior Principal at Ontario Teachers' Pension Plan Stefano Santarelli menuturkan Indonesia sangat menarik bagi para investor sebagai tempat berinvestasi, terutama di sektor infrastruktur. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang positif secara makro.
Tak hanya itu, Indonesia juga ditargetkan menjadi negara nomor 5 dengan ekonomi terbesar di tahun 2050 karena memiliki tingkat inflasi yang terbilang stabil dan konsisten. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara dengan peningkatan populasi usia muda dan urbanisasi yang kuat.
Pemerintah Indonesia juga banyak membuat inisiatif terutama dalam meningkatkan dan menjaga kepercayaan para investor.
"Inilah yang membuat sektor infrastruktur di Indonesia sangat menarik bagi para calon investor," ujarnya.
Presiden Direktur PT Margautama Nusantara Danni Hasan menuturkan investasi di sektor jalan tol Indonesia menjanjikan peluang yang sangat besar baik bagi para investor lokal maupun mancanegara.
Menurutnya, iklim investasi di Indonesia sangat baik diibandingan beberapa negara di ASEAN lainnya karena sudah memiliki kepastian aturan salah satunya terkait penentuan biaya tol. Di Indonesia, kenaikan tarif jalan tol akan disesuaikan setiap dua tahun sekali berdasarkan inflasi yang terjadi di lokasi jalan tol tersebut.
"Ini akan mempermudah para investor untuk mengetahui potensi keuntungan di masa depan,” katanya.
Dia menambahkan, regulasi di Indonesia sangat berbeda dengan regulasi di berbagai negara tetangga seperti Filipina, Malaysia dan Thailand. Sebagai contoh di Thailand, tarif tol yang baru dibangun akan diadakan penyesuaian setiap dua tahun hingga lima tahun sekali.
"Setelah usia tol ada memasuki 5 tahun, maka penyesuaian tarif baru akan dilakukan setiap 5 tahun sekali,” tutur Danni.
Penerapan teknologi jalan tol di Indonesia yang terintegrasi dan menerapkan transaksi non-tunai dalam operasional, juga menjadi daya tarik bagi investor.
Selain lebih kompetitif dari segi regulasi, Indonesia juga dianugerahi oleh bonus demografi di mana 64 persen populasi masyarakat saat ini ada dalam kondisi produktif.
Tak hanya itu, meningkatnya urbanisasi akan membuat pengguna jalan tol di Indonesia akan semakin berkembang ke depannya.
“Dengan kehadiran jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera akan memudahakan hubungan antar satu daerah dengan daerah lain serta mempercepat urbanisasi,” katanya.
Pasalnya, sektor privat dalam berinvestasi pembangunan tol di Indonesia melihat volume kendaraan di wilayah tersebut dan keterhubungan dengan jalan tol lain terutama untuk menuju ke bandara dan pelabuhan.
"Salah satu faktor yang menarik investor dalam pembiayaan tol yakni proyek yang baik digabungkan dengan struktur yang lebih baik dan mitra menciptakan proyek yang dilakukan," ucap Danni.
Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Head Pratomo Bimawan Putra menuturkan sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang jalan, tarif akan disesuaikan setiap 2 tahun berdasarkan lebih panjang inflasi daerah. Hal ini memberikan kepastian terkait kenaikan tarif.
"Dalam skema bisnis jalan tol, tidak ada jaminan apapun pihak terkait lalu lintas volume dan pendapatan tol," tuturnya.
Dia menuturkan terkait pembebasan lahan, sejak 2016 sepenuhnya menerapkan hukum tanah akuisisi dimana hal ini berdampak kemajuan pembebasan lahan meningkat. UU tersebut mengatur tentang perubahan harga dasar ke harga pasar dan kepastian proses dan jadwal waktu.
"Di bawah hukum yang sama, Pemerintah memiliki tanggung jawabuntuk melanjutkan dan membayar tanah izin jika infrastruktur proyek adalah bagian dari Proyek Strategis Nasional," ujarnya.
Untuk memastikan proyek memiliki pengembalian yang memadai kemenarik investor, Pemerintah menawarkan beberapa paket skema. Misalnya, VGF ini untuk proyek dengan IRR rendah akan didukung sebagian dari APBN untuk konstruksinya.
Adapun konsesi jalan tol yang diberikan sekitar 35 hingga 50 tahun berbasis pada karakteristik masing-masing biaya investasi proyek dan lokasi
Dia menuturkan selama pandemi Covid 19, bisnis jalan tol memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut yakni penurunan pendapatan tol karena untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Kepentingan perusahaan biaya meningkat lebih banyak ruas jalan tol adalah pengoperasian
Keterlambatan pembebasan lahan proses karena keterbatasan alokasi APBN untuk tanah akuisisi, yang telah dialihkan untuk penanganan COVID-19
"Penurunan produktivitas diproses konstruksi karena implementasi dari Protokol pencegahan Covid-19," katanya
