Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Azas Ultimatum Remedium pada UU HPP Dinilai Lebih Objektif bagi Wajib Pajak

Prinsip ultimum remedium pada UU HPP intinya menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Pemidanaan akan dilakukan apabila sanksi administrasi gagal untuk menimbulkan efek gentar.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 06 Desember 2021  |  07:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) bersama dengan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan konsep ultimum remedium pada proses hukum tindak pidana pajak berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP), dinilai sebagai perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih objektif bagi wajib pajak (WP).

Adapun, prinsip ultimum remedium pada UU HPP intinya menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Pemidanaan akan dilakukan apabila sanksi administrasi gagal untuk menimbulkan efek gentar. Dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ultimum remedium pidana pajak hanya diberlakukan pada tahap penyidikan.

Lalu, UU HPP yang mengubah dan menambah beberapa regulasi perpajakan pada UU KUP memperluas ultimum remedium hingga perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan. Syaratnya, terdakwa mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan melunasi pokok pajak dan sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Ekesekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat menilai esensi dari azas tersebut pada UU HPP pada prinsipnya sama dengan keadilan restoratif, meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Menurut Ariawan, hal itu karena keduanya sama-sama mengedepankan pendekatan intergal antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi, serta agar bisa kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

"Beberapa pihak menilai, perubahan konsep ultimum remidium dalam UU HPP ini memberikan karpet merah bagi pengemplang pajak. Namun, perubahan aturan ini justru menjadi wujud ‘keadilan restoratif’ [restorative justice] yang lebih objektif bagi Wajib Pajak," ujarnya, Minggu (5/12/2021).

Di samping itu, Ariawan juga menilai azas tersebut lebih cocok dalam paradigma hukum pidana pajak. Dia mengatakan terdapat dua fungsi penegakan hukum pidana perpajakan.

Pertama, untuk memberikan efek gentar sehingga bemruara pada kepatuhan pajak. Kedua, Pemulihan kerugian pendapatan negara yang ujungnya adalah meningkatnya penerimaan negara.

"Penerapan ultimum remidium dalam UU HPP mengakomodasi keduanya sekaligus—ada keringanan sanksi administrasi untuk tindak pidana ringan, tetapi ada sanksi berat bagi tindak pidana perpajakan berat. Sanksi itu diatur dengan sangat jelas sehingga penerapannya pun lebih objektif, terukur," jelasnya.

Selain memperluas ultimatum remedium hingga tahap persidangan, UU HPP mengubah besaran sanksi denda yang harus dibayar WP atau tersangka jika ingin penyidikan atas tindak pidana perpajakannya dihentikan. Besaran sanksi denda kini dibuat berjenjang tergantung pada perbuatan yang tersangka pidana pajak.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak pidana UU HPP
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top