Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa terdapat potensi defisit APBN pada 2022 lebih rendah dari 4,85 persen terhadap PDB, seiring adanya peluang penerimaan negara yang melebihi target.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam wawancara khusus bersama Bisnis Indonesia, Kamis (2/12/2021). Terdapat optimisme yang tinggi dari pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan.
Dia menyatakan bahwa bahwa penerimaan negara pada 2022 dapat menembus Rp2.000 triliun, melebihi target dalam rancangan APBN senilai Rp1.846 triliun. Kenaikan dapat terjadi karena RAPBN 2022 belum mengasumsikan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurut Sri Mulyani, potensi kenaikan penerimaan negara lebih dari Rp150 triliun itu dapat memengaruhi defisit APBN tahun depan. Dia pun berharap angka defisit dapat lebih rendah dari yang ditetapkan RAPBN 2022, yakni 4,85 persen.
"2022 target defisitnya [APBN] 4,85 persen, itu asumsi sebelum ada UU HPP. Artinya tahun depan bisa mendapatkan penerimaan di atas target APBN Rp1.846,1 triliun," ujar Sri Mulyani kepada Bisnis, Kamis (2/12/2021).
Menurutnya, pemerintah mendesain defisit APBN pada tahun depan di angka 4,85 persen agar penggunaan kas negara dapat berjalan dengan fleksibel, konsolidatif, dan suportif. Masih besarnya risiko pandemi Covid-19 membuat ruang penyesuaian anggaran masih terbuka, tanpa menutup peluang pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menekan defisit anggaran, salah satunya dengan memaksimalkan potensi penambahan pendapatan. Hal tersebut agar defisit anggaran dapat mencapai di bawah 3 persen pada 2023.
"Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2020 [tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19], defisit APBN di atas 3 persen hanya bisa sampai tahun depan," ujar Sri Mulyani.
Pada tahun depan, pemerintah merancang penerimaan dalam APBN senilai Rp1.846 triliun. Pendapatan perpajakan mencakup 81,8 persen dari target itu, yakni senilai Rp1.510 triliun, lalu terdapat pendapatan negara bukan pajak Rp335 triliun (~18 persen), dan hibah Rp0,6 triliun (~0,2 persen).
