Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) meminta serikat pekerja tetap menjaga situasi yang kondusif selepas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan pembentukan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, keputusan MK itu menyasar pada ranah formal UU Cipta Kerja yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Artinya, keputusan itu tidak menyangkut sisi materi perundang-undangan bersama dengan peraturan turunannya.
“Concern kami terkait dengan kepastian berusaha. Beberapa rekan investor kami, baik dari dalam maupun luar negeri mempertanyakan keputusan MK itu,” kata Adhi saat memberi keterangan pers di Kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan Lt. 10, Jumat (26/11/2021).
Adhi menerangkan, UU Cipta Kerja tetap berlaku bersama dengan sejumlah aturan turunnya yang sudah ditetapkan sebelum keputusan MK pada Kamis (25/11/2021).
Dengan demikian, dia meminta serikat pekerja untuk tidak membuat kesimpulan yang melenceng jauh dari putusan MK tersebut.
Baca Juga
“Kami mendukung DPR supaya ini bisa segera direvisi sesuai dengan legal formal yang diinginkan, sehingga kami bisa mendapatkan kepastian hukum dari perubahan UU Cipta Kerja ini,” kata dia.
Di sisi lain, dia menerangkan, kalangan pengusaha belakangan ini tengah berfokus untuk mempercepat pemanfaatan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan, seiring dengan upaya untuk tetap menjaga iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan itu diucapkan.
MK juga menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan.
“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” tutur Ketua MK Anwar Usman dalam pembacaan amar putusan, Kamis (25/11/2021).
Selanjutnya, amar putusan menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan undang-undang, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali.
Amar putusan uji formil dan materiil juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
