Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta berpikir ulang untuk mengoperasikan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek pada pertengahan 2022 karena berpotensi menjebol finansial negara.
Pengamat Kebijakan Publik Said Didu memprediksikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi bakal menghadapi puncak persoalan pada 2022. Hal tersebut dikarenakan banyaknya proyek infrastruktur yang tak layak akan selesai dan beroperasi.
Said menyebutkan dengan selesainya sejumlah proyek infrastruktur tersebut akan memicu timbulnya beban tiga beban baru. Tiga beban baru tersebut, katanya, yakni penyusutan, pembayaran hutang dan operasional.
“LRT yang baru tabrakan ini semakin cepat beroperasi semakin memberatkan, enggak layak. Cibubur-Semanggi baru layak kalau tak disubsidi tarifnya Rp75.000. Siapa yang mau naik. Tapi kalau disubsidi saya protes karena Jakarta kok di subsidi sedangkan wilayah lain nggak,” ujarnya dalam akun YouTube Indonesia Lawyers Club, Sabtu (30/10/2021).
Menurutnya, dengan agenda berat yang bakal dihadapi kedepan, Dia pun meminta kepada pemerintah agar selama dua tahun ini segera menghentikan akumulasi kesalahan dan mulai menyelesaikan masalah. Terutama menghadapi 2023 yang menjadi titik tikungan tajam fiskal yang berat bagi pemerintah.
Berdasarkan kalkulasinya dengan pelonggaran fiskal menjadi maksimum sebesar 3 persen pada 2023, maka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp16.000 triliun Rp17.000 triliun dengan hutang maksimum Rp500 triliun.
Baca Juga
Sementara itu, pendapatan pajak sehebat-hebatnya senilai Rp1.500 triliun dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp300 triliun. Saat ini pun sudah tak ada lagi sumber pendapatan apapun lainnya dan belanja negara sudah Rp2.800 triliun.
“Yang masalah kalau rontoknya BUMN tahun ini. Saya nitip pesan ke Arya [staf khusus Menteri BUMN] hati-hati hutang BUMN jangka pendek perkiraan saya 2022 jatuh tempo hutang Rp600 triliun. Itu berat,” tekannya.
Adapun menjelang beroperasinya LRT Jabodebek pada pertengahan 2022, VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Joni Martinus mengatakan hingga September 2021, progres pembangunan prasarana mencapai 94,36 persen dengan rincian Lintas Pelayanan I Cawang-Harjamukti sebesar 98,98 persen, Lintas Pelayanan II Cawang-Dukuh Atas sebesar 90,7 persen, dan Lintas Pelayanan III Cawang-Jatimulya sebesar 91,8 persen. Selanjutnya progres akses stasiun sebesar 42,71 persen, konstruksi depo sebesar 51,39 persen, sarana sebesar 64,70 persen, dan integrasi sebesar 35,49 persen.
Saat ini KAI tengah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengoperasian LRT tersebut, baik sarana, prasarana, fasilitas pelayanan penumpang maupun perizinan-perizinan yang diperlukan.
Persiapan yang dimaksud, sambung Joni, dilakukan sesuai Perpres No. 49/2017 dimana ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek antara lain meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana dan prasarana, dan perawatan sarana dan prasarana.
Selain itu, KAI juga bertanggung jawab terkait pengusahaan sarana dan prasarana termasuk pendanaan prasarana Kereta Api Ringan /Light Rail Transit terintegrasi serta penyelenggaraan sistem tiket otomatis (Automatic Fare Collection).
