Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk membenahi persoalan proyek Infrastruktur dan transportasi seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) setelah tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan catatan untuk rentetan persoalan yang timbul dalam dua tahun Periode Jokowi-Ma’aruf dan merupakan akumulasi dari periode pertama sebelumnya.
Mulanya, dia berharap ada perbaikan di periode kedua ini tetapi ternyata semakin menjauh dari yang diharapkan. Salah satunya terkait dengan profesionalitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengerjakan proyek infrastruktur dan transportasi.
Benih permasalahan di tubuh BUMN, sebutnya, telah tertanam di periode pertama sehingga pada 2019-2021 saat ini ada banyak proyek mangkrak karena banyak penugasan kepada BUMN yang tidak sesuai dengan UU BUMN. Seluruh persoalan tersebut Kerugian BUMN ini penugasan dari periode pertama yang menurut pendapatanya, Presiden Joko Widodo tidak mendapatkan analisisi yang tajam soal dampak penugasan kepada BUMN.
“Penugasan agak bagus sampai 2016 tapi setelah itu berhenti dan BUMN menjadi makin masuk [masalah]. Pandemi masuk semakin dalam [masalah]. Garuda menghadapi persoalan, kemudian Kereta api cepat sudah lama protes akan bermasalah. Saya sih berharap pemerintah apapun ke-depan banyak juga menggunakan telinga jangan hanya telunjuk karena telinga penting dengerin aja belum tentu salah juga,” ujarnya dalam akun YouTube Indonesia Lawyers Club yang dikutip, Sabtu (30/10/2021).
Said Didu menyebut, tak ingin menilai dua tahun kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin lantaran tak ingin ghibah dan tak melihat kinerja Ma'ruf Amin.
Baca Juga
“Dan saya menghindari bikin ghibah karena saya tidak tahu peranannya pak Ma'ruf, sampai sekarang, Wakil Presiden itu apa, jadi saya tidak bisa mengomentari dua tahun Jokowi–Ma'ruf,” tuturnya.
Akan tetapi, dia menerangkan bahwa, yang bisa dikomentari olehnya adalah tujuh tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
