Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wacana Sertifikasi Pusat Perbelanjaan, DJKI Ingin Pastikan Keaslian Barang

DJKI berencana membuat sertifikasi pusat perbelanjaan untuk memastikan keaslian barang yang dijual.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 29 Oktober 2021  |  12:21 WIB
Salah satu sudut di Mal Grand Indonesia nampak sepi pengunjung, Rabu (11/8/2021). - Bisnis/Rio Sandy P.
Salah satu sudut di Mal Grand Indonesia nampak sepi pengunjung, Rabu (11/8/2021). - Bisnis/Rio Sandy P.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan HAM berencana membuat sertifikasi pusat perbelanjaan untuk memastikan keaslian dari produk-produk yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu pada Kamis (28/10/2021). Dia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk membuat rencana kerja berorientasi peningkatan pelayanan kekayaan intelektual (KI) yang memudahkan masyarakat dan bebas dari praktik pungutan liar.

Razilu sendiri menyampaikan sejumlah saran terkait program kerja DJKI pada tahun depan. Salah satunya yang pelaksanaan sertifikasi bagi pusat-pusat perbelanjaan dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual.

"Adanya sertifikasi pusat perbelanjaan yang menjamin produk yang dijual merupakan barang asli," ujar Razilu, Kamis (28/10/2021).

Isu KI menjadi perhatian DJKI karena Indonesia masuk ke dalam daftar Priority Watch List (PWL), yang berisikan negara-negara yang memiliki tingkat pelanggaran cukup berat. Daftar itu dirilis secara berkala oleh Kamar Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR).

Selain itu, Razilu pun menyatakan bahwa terdapat usulan agar DJKI memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan. Menurutnya, proses layanan hak kekayaan intelektual harus terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lalu, terdapat usulan agar DJKI menerapkan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berkeadilan. Terdapat pula usulan untuk membuat klinik kekayaan intelektual yang bergerak menyasar keseluruh penjuru daerah, melalui Mobile IP Clinic.

Terkait pelayanan publik, Razilu meminta DJKI untuk dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai standar peraturan perundangan dan pedoman standar layanan.

“Perbaiki standar waktu pelayanan sesuai undang-undang dan terapkan standar pelayanan KI secara konsisten. Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian waktu, sehingga mereka tidak bertanya-tanya,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pusat perbelanjaan kekayaan intelektual
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top