Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengutamakan keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan pandemi Covid-19.
Airlangga menyebut di bawah kendali Presiden Joko Widodo, kombinasi “rem dan gas” dipilih sebagai langkah optimal untuk menyeimbangkan antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, atau antara kehidupan dan penghidupan.
Menurutnya, pendekatan penanganan pandemi di setiap negara berbeda-beda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya.
"Indonesia memilih pendekatannya sendiri, berani ambil risiko, namun sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ungkap Airlangga pada konferensi pers, Selasa (26/10/2021).
Salah satu pendekatan penanganan Covid-19 adalah dengan menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi program PEN 2021 sampai dengan 22 Oktober telah mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu 744,77 triliun rupiah.
Dalam PEN 2021, Airlangga menyebut kebijakan anggaran lebih fleksibel menyesuaikan dengan dinamika pandemi yang berubah sedemikian cepat.
Baca Juga
Pada 2020, anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun berfungsi selain sebagai respon darurat pengendalian pandemi, juga menjadi penopang konsumsi masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
“Pemerintah melakukan evaluasi atas program-program PEN, termasuk optimalisasi anggaran antar kluster PEN. Optimalisasi dilakukan atas program yang diproyeksikan tidak terserap 100 persen, untuk selanjutnya dipetakan dan direalokasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran PEN,” ujar Airlangga.
Upaya optimalisasi dana PEN dilakukan agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, khususnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memberikan dukungan bagi dunia usaha, dan yang terpenting adalah mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat secara agregat.
Menurutnya, program perlindungan sosial berhasil menjaga daya beli. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM menandakan adanya gerakan sektor usaha kecil dan menengah. Realisasi KUR sudah terealisasi sebesar Rp224 triliun dengan 5,98 juta penerima.
"Ini menunjukkan program tersebut terus berjalan. Sementara itu, program terkait insentif usaha juga naik. Jadi ini secara keseluruhan dana yang diserap terjadi kenaikan dan terlihat perekonomian terus bergerak,” terang Airlangga.
Terkait dengan evaluasi dan usulan optimalisasi dana PEN 2021, pemerintah akan memanfaatkan sisa dana program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 sebesar Rp1,7 Triliun.
Sisa anggaran akan dioptimalkan penggunaannya untuk perluasan cakupan wilayah penerima manfaat BSU 2021, sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan kepada Komite PC-PEN. Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan empat hal.
Pertama, tidak ada perubahan kriteria penerima. Kedua, perubahan hanya terkait cakupan wilayah, menjadi level nasional (514 Kab/Kota di 34 Provinsi). Ketiga, total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut.
Terakhir, perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya (Prakerja, PKH, BPUM dan lain-lain).
Selain itu, hasil evaluasi juga memutuskan realokasi perlindungan sosial untuk program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.
Untuk penambahan atau Top-up Kartu Sembako, nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi anggaran perlinsos lainnya. Penambahan/Top-up Kartu Sembako dan BLT Desa direncanakan sebesar Rp300.000 untuk durasi tiga bulan sampai dengan akhir tahun ini, pada 35 kabupaten prioritas program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2021.
Secara rinci, realisasi PEN 2021 hingga 22 Oktober adalah kluster kesehatan mencapai Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun; kluster perlindungan sosial sudah terealisasi Rp125,10 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun; dan realisasi anggaran program prioritas sudah mencapai Rp68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun.
Selanjutnya, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi baru mencapai Rp63,20 triliun atau 38,9 persen dari pagu Rp162,40 triliun; dan realisasi anggaran insentif usaha sudah terealisasi Rp60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun.
